Infografis
"Wajar saja, sebab kondisi pembelajaran siswa masih sangat terkendala banyak keterbatasan selama PJJ, PJJ tak efektif, serapan materi oleh siswa hanya 30-40%, banyak kendala dialami siswa selama belajar, pelatihan guru yang timpang selama pandemi: hanya mengakomodir guru yang punya akses gawai, laptop, dan internet. Guru yang tak ada akses tak akan terjamah padahal mereka butuh perhatian ekstra," papar Iman Zanatul Haeri lagi.
Ketiga, P2G merasa indikator Survei Lingkungan Belajar tidak komprehensif, karena hanya mengambil tiga indikator saja: Indikator keamanan, Indikator keberagaman/inklusivitas, dan Kualitas pembelajaran. Indikator tersebut sangat parsial dan tidak utuh. Padahal ada delapan Standar Nasional Pendidikan (NSP) yang terdapat dalam UU Sistem Pendidikan Nasional dan aturan turunannya. Mestinya Delapan indikator SNP inilah yang dipotret.
"Lagipula "profiling" apa yang dapat dipotret Kemendikbudristek, jika dilakukan melalui survei yang parsial. Sementara itu, Akreditasi Sekolah selama ini sudah dapat memotret delapan SNP secara utuh dan otentik dan dilakukan lembaga mandiri di luar Kemendikbud secara periodik. Jadi, untuk apa lagi Survei Lingkungan Belajar?" tanya Iman.
Keempat, dana AN sebaiknya dialokasikan bagi kebutuhan mendasar pendidikan. Terutama di masa pandemik Covid-19 seperti ini. Kemdikbudristek mengalokasikan sekitar 1,48 Triliun rupiah untuk penyelenggaraan Asesmen Nasional.
Lebih baik anggaran sebesar ini direalokasikan untuk membantu PJJ akan berkualitas dan mengurangi ketimpangan digital di banyak daerah.
"Anggaran digelontorkan sangat fantastis, untuk program AN yang tidak mendesak dilakukan di masa pandemi," pungkas Iman.
Kelima, Kemdikbudristek acap kali menyampaikan jika UN berbeda dengan AN. Juga menyatakan AN tak perlu ada persiapan khusus baik oleh siswa, guru, termasuk orang tua.
Tetapi faktanya, laporan terbaru dari jaringan guru dan kepala sekolah P2G, Kemdikbudristek baru saja merilis ke pihak sekolah, daftar 45-50 nama siswa kelas VIII dan XI yang dipilih untuk mengikuti AN pada Oktober 2021 nanti.
Bagi P2G, ini strategi yang sangat berbahaya bagi sekolah lebih khusus siswa. Tragedi UN akan kembali terulang jika pola ini tetap dilakukan. Lima puluh siswa yang dipilih ini akan benar-benar terbebani secara psikologis, sosial, bahkan ekonomi.
Baca Juga: Pentingnya Lingkungan yang Baik Guna Mendorong Proses Belajar Berkualitas di Sekolah
"Orang tua yang mampu pasti akan mengirim anaknya belajar tambahan ke Bimbel luar sekolah, demi hasil AN yang tinggi dan memuaskan semua pihak. Sedangkan siswa miskin, apalagi nilai akademik rendah tidak mampu berbuat apa-apa. Siswa miskin dan nilai akademik rendah akan jadi beban sekolah dalam AN," demikian P2G.
