Tingkatkan Kesejahteraan, Edukasi Pengelolaan Keuangan Nelayan Perlu Digencarkan

Suara.com - Sebagai negara maritim, Indonesia berkomitmen mewujudkan pengelolaan sektor perikanan yang berkelanjutan dan bertanggung jawab. Termasuk di dalamnya, peningkatan kesejahteraan nelayan.

Salah satunya adalah dengan memberikan edukasi tentang pengelolaan keuangan, dengan membiasakan nelayan untuk menabung. Hal inilah yang disampaikan oleh Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Kementrian Kelautan dan Perikanan (KKP), Muhammad Zaini Hanafi.

"Ini dapat dilakukan melalui program Kartu Kusuka (Kartu Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan) yang juga berfungsi sebagai kartu ATM,” tutur Zaini dalam siaran pers Dialog Produktif Forum Merdeka Barat 9 (FMB 9) - KPCPEN, Kamis (30/9/2021). 

Ia juga menambahkan jika penghasilan nelayan sebetulnya tidak kecil, tantangan pengelolaan keuanganlah yang membuat banyak nelayam juga kerap mengalami kesulitan ekonomi.

Zaini juga tidak memungkiri, bahwa perikanan Indonesia kaya namun belum dioptimalkan. Dalam memanfaatkan kekayaan alam ini, ujarnya, penangkapan ikan harus dilakukan secara terukur dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan. 
 
"Jadi keseimbangan faktor ekologi dan ekonomi harus tetap terjaga” tegasnya.
 
Terkait regenerasi nelayan, Zaini menjelaskan adanya program Bangga Menjadi Nelayan untuk meyakinkan para generasi muda bahwa profesi nelayan dapat berpenghasilan besar dan bergengsi. 
 
Kesejahteraan nelayan juga menjadi fokus utama kegiatan Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI). Hal ini ditegaskan oleh Ketua Bidang Perikanan Tangkap dan Budidaya DPP HSNI Toga Mahaji pada waktu yang sama.  

Sebagai perpanjangan tangan para nelayan, Toga mengharapkan pemerintah dan pihak-pihak terkait dapat mendengarkan masukan dan kebutuhan nelayan terutama para nelayan prasejahtera, serta mempertimbangkan kondisi setempat. Tujuannya, supaya program dan bantuan kesejahteraan nelayan yang diberikan dapat tepat sasaran. 

Toga juga menekankan pentingnya upaya pemberdayaan nelayan pada masa paceklik, mengingat nelayan hanya melaut 8 bulan dalam setahun.  

"4 bulan lainnya diberdayakan misalnya melalui budidaya udang skala rumahan, sehingga mereka punya sumber pendapatan lain,” ujarnya. 
 
Terkait perbedaan sebelum dan setelah masa mandemi, Pengamat Kelautan dan Direktur Eksekutif Pusat Kajian Maritim, Abdul Halim menjelaskan bahwa pandemi berpengaruh terhadap harga jual ikan, distribusi hasil tangkapan, serta menurunkan frekuensi nelayan turun ke laut.
  
“Mengingat Covid-19 tidak akan hilang dalam waktu cepat, kelompok nelayan perlu didampingi melakukan adaptasi dan inovasi pengelolaan sumber daya,” tegas Abdul Halim. 

Hal tersebut dapat dilakukan dengan cara memfasilitasi pembangunan ekonomi wanita nelayan, melalui pelatihan digital di koperasi nelayan. Dengan demikian, mereka memiliki keterampilan untuk memasarkan produknya melalui sistem daring.  

Selain itu, pihaknya juga melakukan upaya perlingungan dan edukasi kesehatan, seperti sosialiasi protokol kesehatan hingga ke kampung-kampung nelayan yang sulit dijangkau oleh pemerintah.

Menurutnya, Indonesia telah melakukan banyak kemajuan terkait pengelolaan sumber daya ikan secara berkelanjutan dan bertanggung jawab, sehingga dapat terus ditingkatkan. 
 
“Sedangkan untuk menciptakan regenerasi nelayan, agar pemuda bangga menjadi nelayan perlu diciptakan sistem kerja yang menarik, jelas insentif apa yang bisa mereka peroleh, serta kepastian hukumnya,” tutup Abdul Halim.