Suara.com - Kabar tentang adanya mafia karantina Covid-19 di hotel mendapat perhatian dari Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI). Apa katanya?
Ketua PHRI Hariyadi Sukamdani mengaku serimg dapat komplain terkait karantina Covid-19. Kebanyakan komplain berkaitan dengan makanan yang tidak boleh dibawa dari luar hotel.
Menurut Hariyadi, kebijakan tersebut memicu munculnya anggapan ada mafia karantina untuk menguntungkan pihak hotel.
"Saya menerima banyak komplain, makan harus dari hotel. Sebetulnya, karena (aturan karantina dari pemerintah) mintanya seperti itu, tidak boleh menerima makanan dari luar termasuk juga online," kata Hariyadi dalam konferensi pers virtual bersama Kementerian Pariwisata, Senin (31/1/2022).
![Ilustrasi. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Disparbud) Provinsi Jawa Barat (Jabar) menyatakan okupansi hotel di sejumlah wilayah Jawa Barat seperti Cirebon dan Kota Bandung (periode 28 Maret hingga 3 April 2021) pada libur panjang menunjukan peningkatan signifikan. [Antara/Ahmad Fikri]](https://media.suara.com/pictures/653x366/2021/04/06/12486-ilustrasi-hotel.jpg)
"Akhirnya yang kena getahnya hotel mulu, karena dianggapnya hotel yang punya tendensi kurang baik, dituduh kita mafia karantina dan segala macam," imbuhnya.
Ia menyampaikan bahwa PHRI terbuka terhadap segala keluhan terkait pelaksanaan karantina Covid-19. Pihaknya juga tidak segan untuk menindak tegas anggota PHRI apabila melanggar aturan kekarantinaan.
"Waktu itu juga pernah kami di TKP oleh Bareskrim Polri karena ada salah satu anggota kami yang nakal. Jadi dia berkolaborasi dengan orang-orang di airport mengeluarkan tamu, seolah-olah nginep di hotel tapi sebetulnya orangnya enggak ada. Itu juga kami tindak tegas dan sekarang sudah divonis yang bersangkutan," ungkapnya.
Diakuinya, masih ada komplain dari masyarakat mengenai biaya karantina mandiri di hotel yang dianggap terlalu mahal. Salah satu keluhan yang pernah ada dilayangkan oleh jamaah umroh yang baru pulang ke Indonesia.
Hariyadi bercerita kalau komplain tersebut semoat ramai di media sosial karena jamaah umroh tersebut membagikan pengalamannya yang merasa tabungannya habis untuk karantina di hotel.
Baca Juga: Calon Wisatawan yang Akan ke Jogja Positif Covid-19, PHRI DIY Sebut Okupansi Hotel Stagnan
"Ini membuat kami juga miris tentunya. Ini bukan pada posisi hotel untuk mau menyusahkan masyarakat, tapi memang regulasinya seperti itu. Mudah-mudahan banyak yang sudah diantisipasi oleh pemerintah, termasuk juga penyiapkan asrama haji untuk karantina, baik di Jakarta juga Jawa Timur sudah berjalan," ujarnya.
Di sisi lain, Hariyadi mengungkapkan, baik karantina maupun isolasi yang dilakukan secara mandiri sebenarnya lebih memudahkan bagi pihak hotel. Karena dengan begitu, segala biaya ditanggung sendiri oleh pihak tamu.
"Kalau dibayar oleh pemerintah agak kerepotan menagihnya. Tapi kalau dibayar langsung oleh tamu, kami tidak masalah," ujarnya.
