REGIONAL:
Suara.com - Polemik putusan MK pada 16 Oktober lalu hingga kini masih menuai pro kontra. Lantaran hal tersebut memuluskan jalan Gibran Rakabuming untuk maju ke Pilpres 2024. Apalagi belakangan ini berhembus isu soal pemakzulan Presiden Jokowi.
Anggota DPR dari Fraksi PDI Perjuangan Masinton Pasaribu mengusulkan hak angket terhadap Mahkamah Konstitusi (MK) menyusul putusan berkaitan syarat maju capres dan cawapres. Usulan itu disampaikan Masinton dalam Rapat Paripurna ke-VIII Masa Persidangan II Tahun Sidang 2023-2024.
"Saya Masinton Pasaribu anggota DPR RI dari Daerah Pemilihan DKI Jakarta IV menggunakan hak konstitusional saya untuk melakukan hak angket terhadap lembaga Mahkamah Konstitusi. Kita tegak lurus terhadap konstitusi," kata Masinton, Selasa (31/10/2023).
Masinton berujar konstitusi bukan sekedar hukum dasar. Lebih dari itu, konstitusi adalah roh dan jiwa semangat semua bangsa,
"Tapi apa hari ini yang terjadi, ini kita mengalami satu tragedi konstitusi pasca terbitnya putusan MK 16 Oktober lalu," kata Masinton.
"Ya itu adalah tirani konstitusi," sambung dia.
Menurut Masinton, konstitusi harus ditegakkan, bukan malah dipermainkan atas nama pragmatisme politik.
Ia juga menegaskan apa yang disampaikan bukan atas kepentingan partai politik, juga tidak bicara tentang kepentingan calon presiden maupun calon presiden.
"Saya tidak bicara tentang calon presiden saudara Anies dan saudara Muhaimin Iskandar, saya tidak bicara tentang Pak Ganjar dan Prof Mahfud, saya juga tidak bicara tentang Pak Prabowo beserta pasangannya, tapi saya bicara bagaimana kita menjaga mandat konstitusi, menjaga mandat reformasi dan demokrasi ini," tutur Masinton.
Kata dia, saat ini Indonesia berada dalam situasi ancaman terhadap konstitusi. Ia mengatakan reformasi tahun 1998 jelas memandatkan bagaimana konstitusi harus diamandemen UUD itu. Mulaindari pembatasan masa jabatan presiden hanya dua periode hingga penyelenggara negara yang harus bebas dari korupsi, kolusi, nepotisme (KKN).
"Dan kemudian berbagai produk undang-undang turunannya, tapi apa yang kita lihat putusan MK bukan lagi berdasar dan berlandas kepentingan konstitusi. Putusan MK itu lebih pada putusan kaum tirani," kata Masinton.
"Maka kita harus mengajak secara sadar dan kita harus sadarkan bahwa konstitusi kita sedang dinjak-injak. Kita harus menggunakan hak konstitusional yang dimiliki oleh lembaga DPR," sambungnya.
Sebelum membahas lebih jauh mengenai pemakzulan Presiden Jokowi, mari kita bahas mengenai apa itu hak angket dan syarat pengusulan hak tersebut.
Apa Itu Hak Angket DPR?
Merujuk pada laman resmi DPR, dalam menjalankan tugas dan fungsinya, khususnya terkait pelaksanaan fungsi pengawasan DPR memiliki tiga hak. Salah satunya adalah hak angket.
Hak angket adalah hak DPR untuk melakukan penyelidikan terhadap pelaksanaan suatu undang-undang atau kebijakan pemerintah yanng berkaitan dengan hal penting, strategis, dan berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
Kendati demikian jika ingin mengusulkan hak angket untuk menyidik sesuatu tentu memiliki syarat. Misalnya Masinton Pasaribu mengusulkan hak angket terhadap Mahkamah Konstitusi (MK), hal itu harus memenuhi beberapa syarat berikut ini:
1. Hak angket paling sedikit diusulkan oleh 25 orang DPR dan lebih dari satu fraksi.
2. Pengusulan hak angket disertai dengan dokumen materi kebijakan dan alasan penyelidikan.
3. Hak angket bisa disetujui apabila mendapat persetujuan dari rapat paripurna DPR yang dihadiri lebih dari setengah jumlah anggotan Dewan. Keputusan diambil dengan persetujuan lebih dari setengah jumlah anggota yang hadir.
Pintu Pemakzulan Jokowi
Belakangan ini politikus PKS alias Mardani Ali Sera kembali menjadi sorotan publik. Usai membuka opsi pemakzulan terhadap Presiden Jokowi jika dugaan cawe-cawe dalam Pilpres 2024 terbukti.
Seperti yang diketahui, usai Gibran Rakabuming resmi maju menjadi cawapres. Jokowi dituding mendorong putra sulungnya dan memberikan rekomendasi strategis untuk pemenangan Prabowo-Gibran.
Mardani mengatakan kalau cawe-cawe ini adalah hal yang berbahaya karena sudah menabrak banyak peraturan. Hal ini pun dinilai sebagai indikasi ketidaknetralan Presiden dalam Pemilu 2024.
"Cawe-cawe yang berlebihan ini bisa membuat banyak hal menjadi tidak jurdil, padahal syaratnya jurdil," kata Mardani.
Di sisi lain, dalam sebuah podcast di Youtube, Eep Saefulloh dari PolMark Research Centre menyebutkan 4 faktor yang bisa memakzulkan Presiden Jokowi dengan mengacu pada kasus-kasus di Amerika Latin. Selain itu, pemakzulan Presiden juga pernah terjadi pada masa kepemimpinan Gus Dur.
Faktor pertama adalah skandal yang terkait langsung dengan Presiden, lalu kegagalan kebijakan yang terasa nyata, resistensi parlemen yang melembaga kuat, didukung oleh oposisi dan gerakan sosial di luar parlemen, serta meluasnya keresahan publik.
TERPOPULER