Suara.com - United Nations High Commissioner for Refugees atau (UNHC) kini tengah menjadi bahan perbincangan di media sosial. Banyak hoaks dan misinformasi beredar mengatasnamakan UNHCR terkait dengan pengungsi Rohingya yang berada di Aceh.
Bahkan, ada juga warganet yang sempat menyebut bahwa ketua UNHCR berasal dari Rohingya. Sayangnya, unggahan itu kini telah dihapus oleh pemiliknya.
Sementara itu, akun resmi UNHCR Indonesia sendiri meminta publik untuk bijak dalam memproses informasi di internet.
"Mohon bijak dalam memproses informasi di internet karena komentar itu bukan dari akun UNHCR resmi. Ikuti perkembangan informasi terbaru dari akun resmi @UNHCRIndo yang berupaya menemukan solusi terbaik untuk semua bersama pemerintah Republik Indonesia," tulis akun UNHCRIndo di X, Jumar, (8/12/2023).
Lantas, siapa sebenarnya Komisaris Tinggi PBB untuk Pengungsi? Dikutip dari situs resminya, Filippo Grandi adalah Komisaris Tinggi PBB untuk Pengungsi ke-11.
Ia pertama kali dipilih oleh Majelis Umum PBB pada 1 Januari 2016 untuk masa jabatan lima tahun. Majelis Umum telah memilih kembali dia untuk menjabat sebanyak dua kali.
Masa jabatan Filippo Grandi akan berakhir pada 31 Desember 2025. Filippo Grandi lahir di Milan pada tahun 1957 dan telah terlibat dalam pekerjaan pengungsi dan kemanusiaan selama lebih dari 30 tahun.
Pada tahun 2010 hingga 2014, beliau menjabat sebagai Komisaris Jenderal UNRWATAutan bersifat eksternal, Badan PBB untuk Pengungsi Palestina, yang sebelumnya menjabat sebagai Wakil Komisaris Jenderal sejak tahun 2005. Beliau juga menjabat sebagai Wakil Perwakilan Khusus Sekretaris Jenderal PBB di Afghanistan dan pernah bekerja di LSM dan UNHCR di Afrika, Asia, Timur Tengah dan di kantor pusat kami di Jenewa.
Grandi meraih gelar dalam sejarah modern dari Universitas Negeri di Milan, gelar BA dalam bidang Filsafat dari Universitas Gregorian di Roma dan gelar doktor kehormatan dari Universitas Coventry.
Selama masa jabatan Grandi, UNHCR telah berupaya untuk lebih melindungi, memberdayakan dan mengupayakan inklusi dan solusi bagi para pengungsi dan orang-orang yang tidak memiliki kewarganegaraan, dan untuk memungkinkan respons yang lebih baik terhadap keadaan darurat.
Hal ini mencakup upaya penguatan, dalam kerangka Global Compact on Refugees, untuk memperluas kemitraan, mengarusutamakan keterlibatan pembangunan dalam respons kita, dan memitigasi dampak krisis perubahan iklim terhadap pengungsian.
“UNHCR sedang menghadapi situasi yang sangat sulit. Kombinasi dari berbagai konflik yang mengakibatkan pengungsian massal, tantangan baru terhadap suaka, ketidakseimbangan antara kebutuhan dan sumber daya kemanusiaan, dan meningkatnya xenofobia adalah hal yang sangat berbahaya.”
TERPOPULER
