Adu Nasib Ganjar dan Anies Usai Pemilu, Pengamat: Cagub Vs Dikekang Megawati

Suara.com - Capres nomor urut 01, Anies Baswedan dan nomor urut 03, Ganjar Pranowo hampir dipastikan tak memenangkan Pilres 2024. Pasalnya, baik Anis maupun Ganjar kalah suara dibanding Prabowo-Gibran yang meraup hasil Real Count KPU sementara 58 persen.

Soal nasib Anies dan Ganjar, pengamat politik M Qodari menaksir nasib kedua capres yang dimungkinkan bakal gagal di Pemilu 2024 ini.

Di pihak Anies sendiri, mantan Gubernur DKI Jakarta itu merupakan calon yang tak memiliki partai. Hal ini menurutnya menjadikan Anies tetap berada di pihak oposisi meski partai pendukungnya pisah jalan.

"Kalau misalnya Anies masuk kabinet, dia kan akan kehilangan konstituennya. Jadi hari ini saya masih melihat bahwa Anies merasa satu-satunya opisisi yang powerful dan jelas," ujar Qodari seperti dikutip dari kanal YouTube Cokro TV.

Menurut Qodari, pendukung Anies bakal pisah jalan. Sebagian dari mereka akan masuk ke pemerintahan selanjutnya.

"Ada pisah jalan antara NasDem, PKB, dan Anies Baswedan. Yang menjadi teman seiring sejalan ya PKS yang cenderung tetap akan di luar. Jadi teman sejatinya Anies sesungguhnya ya PKS," imbuhnya.

Perbesar

"Ke depan, memang Anies dan PKS akan memilih jalan berbeda dengan NasDem dan PKB," tambahnya.

Lebih lanjut, Qodari menyebutkan opsi posisi politik yang bisa ditapaki Anies Baswedan adalah menjadi Guberur DKI Jakarta kembali.

"Kalau enggak bisa juga jadi gubernur yang Islamnya kuat juga seperti Banten, Jawa Barat, atau Aceh kan Anies menang di situ," katanya.

Baca Juga: Detik-detik Anies Nyaris Terjungkal Gegara Emak-emak, Abah Langsung Pasang Ekspresi Ini

Berbeda dengan Anies, Ganjar disebut sudah habis-habisan usai pemilu. Mantan Gubernur Jawa Tengah itu bakal tetap di bawah aturan Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri.

"Ganjar ruang geraknya lebih terbatas dari Anies, dia kan enggak punya partai, pemilik partainya kan Bu Mega, dia mau ke mana? Ke PPP udah ada Pak Sandy, dia nyangkutnya memang di PDIP," ungkap Qodari.

"Kalau sudah di PDIP ya dia harus sesuai instruksi atau skema politik Bu Mega, pilihan ruang bagi Ganjar akan sangat terbatas kalau Bu Mega memilih di luar pemerintahan (oposisi), jadi Gubernur Jawa Tengah enggak bisa jadi menteri juga enggak bisa," tandasnya.