Kesenjangan Literasi dan Numerasi SD Antardaerah Masih Lebar, Ini Temuan di 9 Wilayah

Suara.com - Kualitas pendidikan dasar di Indonesia masih menunjukkan kesenjangan antardaerah. Hal ini terlihat dari capaian literasi dan numerasi siswa sekolah dasar (SD) yang belum merata, dengan proporsi sekolah yang mencapai kompetensi minimum dalam aspek literasi berkisar antara 16 hingga 81 persen.

Studi Enuma bersama Telaah Institute di sembilan wilayah Indonesia menemukan bahwa capaian literasi tertinggi tercatat di DKI Jakarta sebesar 80,6 persen, Denpasar 79,3 persen, dan Balikpapan 73 persen.

Sebaliknya, enam daerah, yakni Kabupaten Bogor, Aceh Utara, Tangerang, Pelalawan, Manggarai, dan Penukal Abab Lematang Ilir (PALI), masih memiliki 46 persen SD dalam kategori kurang.

Kesenjangan juga terlihat pada kemampuan numerasi. Dalam aspek ini, hanya DKI Jakarta dengan capaian 56,9 persen dan Denpasar sebesar 51,9 persen yang memiliki lebih dari separuh SD dalam kategori baik.

Temuan tersebut merupakan bagian dari studi bertajuk Membangun Ekosistem Pembelajaran Digital yang Berkelanjutan: Pelajaran dari Sembilan Daerah. Penelitian ini memetakan kondisi pendidikan dan kesiapan adopsi pembelajaran digital di Kabupaten Aceh Utara, Bogor, Manggarai, PALI, Pelalawan, Tangerang, serta Kota Balikpapan, Denpasar, dan DKI Jakarta.

Kesiapan Pembelajaran Digital Belum Merata

Selain mengungkap kesenjangan capaian literasi dan numerasi, studi tersebut memetakan kesiapan sembilan daerah dalam mengadopsi pembelajaran digital.

Hasilnya, satu daerah masih berada pada tahap Fondasi Dasar, empat daerah pada tahap Perangkat Hadir, dua daerah pada tahap Pemanfaatan Berjalan, dan dua daerah lainnya telah mencapai tahap Ekosistem Berjalan.

Perbedaan kesiapan tersebut dipengaruhi sejumlah faktor. Beberapa daerah masih memprioritaskan pemenuhan infrastruktur dasar, sementara keterbatasan perangkat membuat penggunaannya harus bergantian antarkelas.

Kesiapan tenaga pengajar juga menjadi tantangan. Sebagian guru masih menghadapi keterbatasan dalam mengadopsi pembelajaran digital. Di sisi lain, kebijakan dan pembiayaan daerah turut menentukan pelaksanaan program karena belanja daerah harus disesuaikan dengan prioritas masing-masing.

Direktur Utama Enuma Indonesia, Juli Adrian, mengatakan teknologi digital berpotensi mendukung peningkatan kemampuan literasi dan numerasi anak, terutama jika penerapannya disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi setiap daerah.

“Melalui diseminasi temuan dan diskusi hari ini, kami berharap dapat mendorong pertukaran gagasan, memetakan prioritas pemerintah pusat dan daerah, serta memperkuat kolaborasi dalam pemanfaatan teknologi digital guna mendukung peningkatan kualitas pendidikan anak di Indonesia secara merata,” kata Juli.

Studi yang berlangsung selama tiga bulan dengan melibatkan 26 responden tersebut merupakan bagian dari program Inclusive Business Solution (IBS) Enuma yang didanai oleh Korea International Cooperation Agency (KOICA).

Deputy Country Director KOICA Indonesia, Kang Jiun, berharap hasil studi dapat membantu pemerintah memahami kebutuhan pendidikan di setiap daerah dan menemukan langkah yang tepat untuk memperluas pembelajaran digital secara berkelanjutan.

Temuan ini juga diharapkan menjadi bahan bagi pemerintah pusat dan daerah untuk memperkuat kolaborasi, termasuk membuka peluang kerja sama dan dukungan pendanaan dalam pengembangan pembelajaran digital.