Senada dengan KWI dan PMKRI, sikap PGI juga mengarah pada keengganan untuk mengajukan izin usaha tambang yang diberikan pemerintah.
Ketua Umum PGI Gomar Gultom mengakui, PGI tidak memiliki kemampuan untuk mengelola pertambangan, karena hal itu tidak termasuk bidang pelayanan organisasi itu.
"Tapi sudah pasti bahwa masalah tambang ini bukanlah bidang pelayanan PGI dan tidak juga memiliki kemampuan di bidang ini. Ini benar-benar berada di luar mandat yang dimiliki oleh PGI," kata Gomar dalam keterangan resminya, Kamis (6/6/2024).
Sementara itu, Pengurus Pusat (PP) Muhammadiyah nampak tidak mau tergesa-gesa dalam merespons tawaran pemerintah mengenai izin usaha tambang.
Ketua PP Muhammadiyah Saad Ibrahim mengatakan, dunia pertambangan merupakan hal baru bagi Muhammadiyah yang selama ini bergerak di bidang agama.
Ibrahim menegaskan, PP Muhammadiyah tak akan asal menerima tawaran tersebut dan akan mempertimbangkan sisi positif dan negatifnya.
Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI)
Serupa dengan Muhammadiyah, PHDI juga tak mau gegabah dalam menyambut tawaran pemerintah soal izin usaha pertambangan.
Baca Juga: Terbukti Plagiat Skripsi, Mahasiswi UMP Batal Wisuda dan Diskorsing
Sekretaris Jenderal PHDI Pusat, I Ketut Budiasa menuturkan, pertambangan merupakan isu yang cukup sensitive, terlebih karena bersinggungan dengan faktor lingkungan.
Karena itulah, hingga kini PHDI masih mengkaji secara mendalam tawaran tersebut dan belum mengambil sikap menolak atau menerima.
Kontributor : Damayanti Kahyangan
