Suara.com - Wacana pemerintah memberikan bantuan sosial (bansos) kepada korban judi online viral di media sosial. Banyak netizen yang menyebut rencana tersebut tidak masuk akal karena pelaku judi bukan korban.
Tak sedikit yang menertawakan rencana kebijakan yang disebutkan oleh Menko PMK Muhadjir Effendy tersebut. Seperti terpantau di akun media sosial Instagram @kepoin_trending.
"Waaah kacau. Harusnya aplikasi/sistem judi online diblokir/dihapus. Naah perbanyak lapangan kerja. Jangan menjadikan generasi jadi tambah malas bekerja," kata @afif.ashadiqi.
"Wkwkwkwk, menko PMK kayak nya korban judi online juga kali, makanya ngusulin biar dia juga dapet bansos," kata @marasabessydahlan96.
"Apakah nanti yg namanya ga tercantum di daftar penerima bansos, akan ikut judi online spy dapet bansos," kata @pipin.gatot.
"Pelaku Judi itu residivis, bukan korban pak. Coba aja nasehatin kalo bs langsung berhenti, sy kasi jempol dua," kata @sunnen_wow.
"Ya Alloh paaaaakkkkkkk yg ada abis Nerima uang bansos lgsg pada NYALDO pasang slot,Sidney,Hongkong,CM ide bapak bikin gemezzzzz," kata @hikmahbrilliant.
"Korban judi online yang ada mereka itu pelaku pak bukan korban," kata @bang_midas.
"Ayo semua pada daftar judi online, biar dapet bansos," kata @putra_dedi099.
"Agak laen emng," kata @wnyfebrya.
"Klo kaya gtu orang pada maen dong," kata @sultan_m_bakti_siregar.
Sebelumnya diberitakan, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy membuka peluang memasukkan nama korban judi online ke dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), sehingga mereka akan terdaftar sebagai penerima bantuan sosial (bansos) dari negara.
"Kita masukkan di dalam DTKS sebagai penerima bansos, ya," kata Muhadjir Effendy pada Kamis (13/6/2024).
"Banyak yang menjadi miskin baru itu menjadi tanggung jawab kita, tanggung jawab dari Kemenko PMK," imbuhnya.
Menurutnya, pemerintah juga telah banyak memberikan advokasi kepada para korban judi online di Indonesia. Korban yang mengalami gangguan psikososial menurut Muhadjir, akan dibina dengan bantuan serta koordinasi Kementerian Sosial.
TERPOPULER
