Belajar dari Pengalaman Saaih Halilintar, Ini Sanksi Jika Tidak Punya NPWP

Chyntia Sami Bhayangkara

Selasa, 10 September 2024 | 08:54 WIB
Belajar dari Pengalaman Saaih Halilintar, Ini Sanksi Jika Tidak Punya NPWP
Belajar dari Pengalaman Saaih Halilintar, Ini Sanksi Jika Tidak Punya NPWP (ist)

Suara.com - YouTuber Saaih Halilintar terpaksa batal mengikuti Pekan Olahraga Nasional (PON) XXI Aceh-Sumut 2024 karena tak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Lantas, apa sanksi yang diberikan jika seseorang tidak punya NPWP?

Sebelumnya, Saaih termasuk dalam daftar 16 atlet golf yang akan diberangkatkan untuk ajang olahraga nasional tersebut, namun ia terhalang oleh masalah administrasi.

Manajer Tim PON Cabang Olahraga Golf Provinsi Banten, Paulus Rudy, menjelaskan bahwa kegagalan tersebut dikarenakan Saaih tidak memiliki  NPWP yang merupakan salah satu syarat administrasi yang wajib dilampirkan.

Melalui akun Instagram @papi.b.o, Paulus Rudy mengaku telah mengingatkan Saaih dan timnya untuk segera menyelesaikan berkas seperti NPWP dan BPJS. Namun, adik Atta Halilintar tersebut terlambat melengkapi berkasnya.

“Pihak Saaih sampai tanggal 30 Juli ada WA (WhatsApp) ke saya, masih menanyakan ‘Om apakah bisa NPWP-nya pakai orang tuanya?’ Pertanyaan saya dalam hati, satu belum diurus, kedua saat itu juga saya menjawab, ‘Maaf, Saaih belum bisa ikut PON karena tidak lolos sebagai administrasi’,” ungkap Paulus Rudy.

Berkaca dari kejadian yang dialami Saaih Halilintar, berikut adalah ulasan mengenai risiko dan sanksi jika tidak memiliki NPWP.

Pengertian NPWP

Mengutip laman Hukum Online, NPWP adalah nomor yang diberikan kepada wajib pajak sebagai alat administrasi perpajakan. NPWP berfungsi sebagai identitas wajib pajak dan mempermudah segala urusan terkait administrasi perpajakan.

Kartu NPWP harus dimiliki oleh individu yang mendapatkan penghasilan, individu yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas, serta semua Badan Usaha.

baca juga

Kewajiban untuk memiliki NPWP berlaku bagi mereka yang penghasilannya melebihi PTKP (Penghasilan Tidak Kena Pajak) dalam satu tahun.

Risiko dan Kerugian Jika Tidak Punya NPWP

Berikut adalah sederet risiko jika tidak punya NPWP.

1. Karyawan terkena potongan pajak penghasilan (PPh) yang tinggi

Karyawan swasta, pegawai pemerintah, pejabat negara, dan prajurit TNI yang tidak memiliki harus membayar PPh dengan tarif yang lebih tinggi dibandingkan mereka yang memiliki NPWP.

Tarif PPh yang berlaku untuk mereka tanpa NPWP adalah 20%, yang jauh lebih tinggi dibandingkan dengan tarif 5% dari Penghasilan Kena Pajak (PKP) yang dikenakan kepada mereka yang sudah memiliki NPWP.

2. Potongan pajak lebih besar jika terjadi PHK

Jika karyawan tidak memiliki NPWP dan mengalami PHK (Pemutusan Hubungan Kerja), mereka akan menghadapi potongan pajak yang lebih tinggi dari pesangon yang diterima.

Pesangon yang seharusnya menjadi hak karyawan sebagai kompensasi PHK akan dipotong pajak hingga 20% lebih tinggi dibandingkan dengan karyawan yang memiliki NPWP.

3. Kesulitan saat mengajukan pinjaman atau kredit perbankan

NPWP sangat penting dalam urusan perbankan. Tanpa NPWP, seseorang mungkin akan mengalami kesulitan saat membuka rekening bank atau mengajukan pinjaman atau kredit.

4. Potongan pajak lebih tinggi saat membeli barang di luar negeri

Tanpa NPWP, seseorang akan dikenakan potongan PPh yang lebih tinggi, yaitu 15%, dibandingkan dengan 7,5% jika memiliki NPWP.

5. Kesulitan mengurus visa

Dalam proses pengurusan visa, seseorang akan diminta untuk menunjukkan kartu NPWP kepada imigrasi dan kedutaan. Tanpa NPWP, proses pengajuan visa bisa dipersulit atau bahkan ditolak.

Sanksi Jika Tidak Punya NPWP

Selain berbagai risiko di atas, ada sanksi bagi mereka yang sengaja tidak mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP atau tidak melaporkan usaha mereka sebagai PKP, yang dapat merugikan pendapatan negara.

Sanksi pidana untuk pelanggaran ini berupa hukuman penjara minimal 6 bulan dan maksimal 6 tahun, serta denda yang jumlahnya minimal 2 kali lipat dari pajak terutang yang tidak dibayar dan maksimal 4 kali lipat dari pajak yang tidak dibayar.

Indonesia menerapkan asas self assessment dalam sistem perpajakan. Ini berarti individu sebagai Wajib Pajak bertanggung jawab untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan kewajiban perpajakan secara mandiri kepada negara.

Oleh karena itu, diperlukan sikap transparan dan jujur. Untuk menghindari sanksi dan risiko akibat tidak memiliki NPWP, segera daftarkan diri dan urus kepemilikan NPWP jika telah memenuhi persyaratan.

Itulah ulasan mengenai sanksi jika tidak punya NPWP, berkaca dari Saaih Halilintar yang gagal berlaga di PON XXI Aceh-Sumut 2024 karena tidak memilikinya. Semoga bermanfaat.

Kontributor : Dini Sukmaningtyas

Cari Tahu

Kumpulan Kuis Menarik

Kalkulator Kecocokan Jodoh Online Menurut Primbon Jawa, Bantu Cek Keserasian Pasangan
Ikuti Kuisnya ➔
Gryffindor atau Slytherin? Cek Kepribadianmu di Kuis Asrama Hogwarts
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Seberapa Leo Sih Kamu? Mengukur Tingkat Percaya Diri dan Karisma
Ikuti Kuisnya ➔
Kalkulator Weton Online, Cek Hari Lahir Menurut Penanggalan Jawa
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Kacamata Apa yang Paling Cocok dengan Gayamu?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Sepatu Mana yang Cocok dengan Kepribadianmu?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Seberapa Kenal Kamu dengan Si Zodiak Cancer?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Tipe Karakter Apakah Kamu Saat Mati Listrik Melanda?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Seberapa Kenal Kamu dengan MPR RI?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Tipe Work-Life Balance Mana yang Paling Kamu Banget?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Siapa Kamu di Kru Bajak Laut Topi Jerami?
Ikuti Kuisnya ➔

Komentar

Terkait

Saaih Halilintar Ungkap Kekecewaannya Gagal Ikut PON, Singgung yang Berkuasa

Saaih Halilintar Ungkap Kekecewaannya Gagal Ikut PON, Singgung yang Berkuasa

Entertainment | Selasa, 10 September 2024 | 08:39 WIB

Doyan Flexing tapi Tak Punya NPWP, Saaih Halilintar Disentil Musisi Kunto Aji

Doyan Flexing tapi Tak Punya NPWP, Saaih Halilintar Disentil Musisi Kunto Aji

Lifestyle | Senin, 09 September 2024 | 20:52 WIB

Saaih Halilintar Digunjing, Main Golf tapi Juru Kamera Diminta Jadi Caddy

Saaih Halilintar Digunjing, Main Golf tapi Juru Kamera Diminta Jadi Caddy

Entertainment | Senin, 09 September 2024 | 19:00 WIB

Terkini

Bulog Tertibkan Penyaluran Beras SPHP, Bentuk Satgas Khusus & Perkuat Pengawasan Nasional

Bulog Tertibkan Penyaluran Beras SPHP, Bentuk Satgas Khusus & Perkuat Pengawasan Nasional

Bisnis | Kamis, 29 Oktober 2026 | 10:39 WIB

Kecewa Berat, Kronologi Kasus Pemanis Beeru Stevia yang Berujung Penjualan Dihentikan

Kecewa Berat, Kronologi Kasus Pemanis Beeru Stevia yang Berujung Penjualan Dihentikan

Lifestyle | Kamis, 29 Oktober 2026 | 10:34 WIB

100 Persen Negara Asia Dukung Gianni Infantino, Erick Thohir: Sudah Jelas

100 Persen Negara Asia Dukung Gianni Infantino, Erick Thohir: Sudah Jelas

Bola | Kamis, 29 Oktober 2026 | 10:33 WIB

Mendagri Terbitkan SE untuk Perkuat Peran Pemda Awasi Program MBG

Mendagri Terbitkan SE untuk Perkuat Peran Pemda Awasi Program MBG

News | Kamis, 29 Oktober 2026 | 10:32 WIB

Kemiskinan vs Menstruasi: Saat Kebutuhan Dasar Perempuan Tak Terjangkau

Kemiskinan vs Menstruasi: Saat Kebutuhan Dasar Perempuan Tak Terjangkau

Your Say | Kamis, 29 Oktober 2026 | 10:30 WIB

Polda DIY Akui Terima BKO Pasukan Luar Daerah untuk Pengamanan Aksi di Malioboro

Polda DIY Akui Terima BKO Pasukan Luar Daerah untuk Pengamanan Aksi di Malioboro

Jogja | Kamis, 29 Oktober 2026 | 10:27 WIB

Tarif dan Rute Angkot T19 yang Bawa Mahasiswa ke Bundaran HI Bak Kuda Troya

Tarif dan Rute Angkot T19 yang Bawa Mahasiswa ke Bundaran HI Bak Kuda Troya

News | Kamis, 29 Oktober 2026 | 10:25 WIB

Pergeseran Bahasa Indonesia di Era Gen Z: Evolusi atau Ancaman Identitas?

Pergeseran Bahasa Indonesia di Era Gen Z: Evolusi atau Ancaman Identitas?

Your Say | Kamis, 29 Oktober 2026 | 10:24 WIB

Penanganan Pascabencana Sumatera, Kasatgas Tito Monitor Penanganan Infrastruktur dan Fasilitas UMKM

Penanganan Pascabencana Sumatera, Kasatgas Tito Monitor Penanganan Infrastruktur dan Fasilitas UMKM

News | Kamis, 29 Oktober 2026 | 10:22 WIB

Wacana Revisi UU Tipikor, Diingatkan Jangan Berdiri Sendiri, Harus Dibarengi Reformasi Sistemik

Wacana Revisi UU Tipikor, Diingatkan Jangan Berdiri Sendiri, Harus Dibarengi Reformasi Sistemik

News | Kamis, 29 Oktober 2026 | 10:21 WIB

×