"Acara ini tidak ada hubungannya dengan unsur politik. Ini murni untuk mengenang emak kami, dan kami tidak ingin acara ini dimanfaatkan untuk kepentingan lain, karena emak kami adalah sosok yang hebat," kata Yandri.
Ia juga mengakui bahwa surat undangan untuk para kepala desa, staf desa, Ketua RT, RW, serta kader PKK dan Posyandu menggunakan kop dan stempel kementerian.
"Kami bisa memperbaikinya nanti, tetapi sekali lagi, itu tidak disalahgunakan atau dibelokkan," tambahnya. Ia pun berjanji tidak akan mengulangi hal tersebut.
Perlu Tindakan Tegas dari Presiden
Mahfud MD menilai bahwa Yandri Susanto, sebagai Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, telah melanggar etika birokrasi dengan membuat surat undangan menggunakan kop dan stempel resmi kementerian untuk acara pribadi.
Berkaca dari kejadian ini, Presiden Prabowo Subianto perlu menunjukkan ketegasan dalam memimpin Kabinet Merah Putih. Dalam pidato pertamanya, Prabowo meminta para pejabat untuk menjadi teladan bagi masyarakat. Jika pemimpin memberikan contoh yang buruk, masyarakat akan menirunya, karena masalah dimulai dari pemimpin.
Tindakan Yandri Susanto dinilai dapat mencoreng nama baik Kabinet Merah Putih yang baru berdiri dua hari. Surat berkop dan berstempel tersebut dengan cepat menjadi viral di media sosial dan media massa, memicu kritik tajam dari berbagai kalangan.
Seorang menteri seharusnya memahami bahwa memanfaatkan fasilitas negara untuk kepentingan pribadi adalah pelanggaran terhadap aturan dan etika.
Demikianlah informasi terkait kontroversi haul ibu Menteri PDT dan istrinya Cabup Serang yang memanfaatkan fasilitas kementerian untuk kepentingan pribadi.
Kontributor : Dini Sukmaningtyas
TERPOPULER
