Infografis
Contohnya adalah adanya tindakan Residen Bondowoso Jawa Timur yang saat itu menangkapi orang-orang tertentu dengan menggunakan polisi untuk suatu hal yang bersifat politik.
Sementara Sukanto menghendaki agar kepolisian hanya berfungsi sebagai alat penjaga keamanan dan ketertiban.
Ia lalu mengajukan pertimbangan kepada Pemerintah agar kepolisian menjadi institusi mandiri yang tidak tergabung di Kemendagri. Usul Sukanto ini disetujui lewat Penetapan Pemerintah Nomor 11/1946 tanggal 22 Juni 1946.
Isinya menyatakan ditetapkan bahwa mulai 1 Juli 1946, Jawatan Kepolisian Negara dikeluarkan dari lingkungan Departemen Dalam Negeri menjadi jawatan tersendiri langsung di bawah Perdana Menteri.
Pemisahan Polri dari Mendagri inilah yang kemudian diperingati sebagai Hari Bhayangkara. Peringatan Hari Kepolisian atau Hari Bhayangkara setiap 1 Juli baru dimulai sejak tahun 1954.
Penetapan ini berdasarkan Surat Keputusan (SK) Perdana Menteri RI Nomor 86/PM/II/1954, tertanggal 29 Juli 1954.
SK tersebut dikeluarkan berdasarkan hasil permusyawaratan pada Konferensi Dinas Kepolisian Negara di Tretes, Jawa Timur pada 24 hingga 27 November 1952.
Menurut SK Perdana Menteri RI Nomor 86/ PM/1954, setelah ditinjau lebih lanjut tentang hari bersejarah Kepolisian RI, ternyata dalam penyelenggaraannya ditemukan faktor-faktor psikologis yang perlu dihindari.
Oleh karena itu pemerintah memandang perlu menetapkan hari yang terbaik untuk ditetapkan sebagai Hari Kepolisian, yakni pada 1 Juli.
Baca Juga: Membangkang dan Resmi Dipecat, Effendi Simbolon Dilarang Pakai Embel-embel PDIP
Di dalam SK Perdana Menteri RI Nomor 86/ PM/1954 itu disebutkan, Hari Kepolisian harus diperingati dengan upacara setiap 1 Juli di masing-masing kantor polisi.
