Suara.com - Ustaz Adi Hidayat membantah kabar mengenai dirinya ditunjuk menjadi Utusan Khusus Presiden menggantikan Gus Miftah. Dalam klarifikasinya, UAH menegaskan isu yang belakangan ramai beredar tidak benar.
"Isu ditetapkannya, diresmikannya, diangkatnya sebagai stafsus presiden, melalui video ini saya sampaikan bahwa isu dimaksud tidak benar," ujar Ustaz Adi Hidayat seperti dilihat dari tayangan YouTube Adi Hidayat Official, Rabu (11/12/2024)
"Sekali lagi isu yang dimaksud, penetapan, pelantikan apapun diksinya terkait stafsus itu tidaklah benar," sambungnya.
Pendiri Quantum Akhyar Institute menyakini banyak sosok yang lebih pantas untuk mengemban jabatan sebagai Utusan Khusus Presiden ketimbang dirinya.
"Saya berkeyakinan, banyak orang yang lebih baik, banyak orang yang lebih pantas dan berwawasan dengan posisi yang dimaksud," tutur Ustaz Adi Hidayat.
Menurutnya, Presiden Prabowo Subianto memiliki hak preogratif dan wawasan untuk menentukan siapa yang lebih layak menempati jabatan tersebut.
"Beliau lebih dapat menentukan stafsus terkait yang lebih baik dan lebih berkualitas dibanding kami," tukasnya.
Sebelumnya, nama Ustaz Adi Hidayat santer disebut akan menggantikan Gus Miftah yang mengundurkan diri sebagai Utusan Khusus Presiden Bidang Kerukunan Beragama dan Pembinaan Sarana Keagamaan pada (6/12/2024).
Pengunduran diri ini disampaikan tak berselang lama setela viralnya video Gus Miftah mengolok-olok penjual es teh saat acara pengajian di Magelang. Bersamaan dengan itu, nama Ustaz Adi Hidayat ramai disebut.
Baca Juga: Bukan Cuma Gus Miftah, Ini 3 Ulama yang Jadikan Lokalisasi Ladang Pahala
Ustaz Adi Hidayat digadang-gadang cocok menggantikan posisi yang ditinggalkan oleh Gus Miftah. UAH dikenal sebagai pendakwah yang memiliki gaya penyampaian yang sejuk. Namanya juga familiar di kalangan masyarakat.
Di sisi lain, Presiden Prabowo Subianto mengatakan akan mencari pengganti Gus Miftah yang mengundurkan diri sebagai utusan khusus.
"Nanti kita cari ya, nanti kita cari (pengganti Miftah)," kata Prabowo.
Namun dalam kesempatan berbeda, Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad juga angkat bicara mengenai kekosongan jabatan Utusan Khusus Presiden. Dasco menyebut posisi posisi itu boleh kosong karena berbeda dengan jabatan lain di kabinet.
"Posisi itu boleh diisi, dan boleh tidak diisi," ujarnya.
