Infografis
Suara.com - Penyediaan makan siang bergizi di sekolah menjadi langkah strategis dalam meningkatkan kesehatan dan kualitas pendidikan anak-anak.
Untuk itu, tak hanya Indonesia, program tersebut sebenarnya sudah dilakukan di banyak negara di dunia, salah satunya Jepang. Tak main-main, bahkan program yang dikenal dengan Shokoiku itu sudah berlangsung lebih dari satu abad yang lalu.
Profesor Naomi Aiba, pakar gizi dari Department of Nutrition and Life Science Kanagawa Institute of Technology, menjelaskan, Jepang telah menjalankan program makan siang sekolah sejak 1889.
Awalnya, hanya menu sederhana seperti nasi, ikan, dan acar sayuran yang diberikan. Program ini pun terus berkembang, hingga mengalami perubahan besar setelah Perang Dunia II dengan bantuan UNICEF yang menyediakan susu untuk meningkatkan gizi anak-anak.
Pada 1949, Jepang mengesahkan Undang-Undang Makan Siang Sekolah, menjadikan program ini bagian dari sistem pendidikan nasional.
"Sejak UUD pendidikan pangan diberlakukan pada 2005, makan siang di sekolah digunakan sebagai bahan pengajaran, dan banak menu makanan yang direvisi," jelas dia dalam acara di sela Seminar ilmiah Shokoiku: Nutrisi dan Edukasi yang digelar Yakult, di Jakarta, Kamis (13/2/2025).
Namun, tidak seperti di Indonesia, Naomi mengatakan jika program makan siang bergizi di sekolah tidak dijalankan secara gratis. Sebab, masing-masing orang tua siswa dikenakan biaya sebesar 230 yen atau sekitar Rp24.500 per setiap kali makan.
Dia menambahkan, angka tersebut bisa berubah bergantung pada harga bahan pokok. Dengan uang tersebut, setiap siswa mendapat nasi, daging ataiikan, sup, acar, dan susu.
Setiap menu pun sudah diperhitungkan untuk kebutuhan siswa di setiap sekolah, namun standar pemenuhan gizi tetap mengikuti panduan dari pemerintah.
Baca Juga: Ganasnya Liga Jepang dan Pertaruhan Reputasi Pemain Indonesia dalam Diri Sandy Walsh
"Jadi Indonesia itu hebat, karena gratis untuk semua sekolah," kata Aiba memuji.
Menurut perempuan yang juga peneliti di Massachusetts Institute of Technology (MIT) itu, tidak semua wilayah Jepang mengenakan biaya kepada orang tua. Beberapa prefektur ada yang menggratiskan, bergantung pada kebijakan wilayah masing-masing.
Program makan siang sekolah di Jepang berjalan sangat sistematis
Di Jepang, sejak diberlakukannya Undang-Undang Pendidikan Pangan pada tahun 2005, makan siang di sekolah bukan hanya sekadar waktu makan, tetapi juga menjadi sarana edukasi yang terstruktur.
Guru ahli gizi bekerja sama dengan para guru lain memberikan pendidikan tentang gizi, keamanan pangan, serta membangun sikap positif terhadap makanan bagi siswa dan keluarga mereka.
Selain itu, makan siang di sekolah Jepang dikelola dengan sistematis, mulai dari penelitian gizi lima tahunan hingga pengawasan kebersihan yang ketat untuk mencegah keracunan makanan.
