REGIONAL:
Suara.com - Langkah tegas dilakukan oleh partai terkait dengan kontroversi dan dinamika yang terjadi belakangan ini.
Beberapa anggotanya, seperti Eko Patrio, Ahmad Sahroni, Nafa Urbach, hingga Uya Kuya, dinyatakan dinonaktifkan.
Namun, apakah Eko Patrio dan kawan-kawan masih mendapatkan gaji dan tunjangan DPR selama masa nonaktif ini?
Status ini berlaku secara resmi per hari ini, 1 September 2025. Beberapa partai memberikan pernyataan resmi terkait hal tersebut, dan berlaku dengan tegas pada tanggal yang telah ditetapkan.
Kendati demikian masih banyak yang penasaran alasan mereka yang dinonaktifkan masih menerima gaji dan tunjangan DPR yang ‘menempel’ pada pekerjaan yang mereka laksanakan?
Berdasarkan UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD
Jika mengacu pada UU nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), dan Dewan perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) (MD3) yang diubah melalui UU Nomor 13 Tahun 2019, tidak ada ketentuan penonaktifan bagi anggota DPR.
Mengacu pada regulasi tersebut, pemberhentian status anggota DPR hanya dapat dilakukan melalui tiga cara, yakni pemberhentian antarwaktu, penggantian antarwaktu, dan pemberhentian sementara.
Dari regulasi ini, status nonaktif yang diberikan partai terkait pada anggotanya yang menjadi anggota DPR RI tidak memberikan dampak apapun.
Penetapan dari partai ini tidak menganulir status keanggotaan dewan yang dimiliki masing-masing anggotanya, termasuk hak atas gaji, tunjangan, serta fasilitas yang bersumber dari pajak rakyat.
Maka tak heran jika kemudian banyak yang menilai pernyataan terkait penonaktifan anggota DPR RI ini hanya merupakan upaya dari partai guna meredam amarah publik karena dinamika yang terjadi belakangan ini.
Hanya Berlaku Internal, Masih Mendapatkan Gaji dan Tunjangan
Status yang diberikan dari partai tersebut nyatanya hanya berlaku secara internal, dan menghilangkan kewajiban yang dimiliki anggota DPR terkait.
Namun dari segi hak-hak yang menempel pada jabatan anggota DPR, kelima sosok tersebut tetap akan memperoleh haknya sesuai aturan yang berlaku.
Kembali mengingat gaji dan tunjangan yang diterima, variabel yang termasuk di dalamnya antara lain adalah sebagai berikut.
- Gaji pokok
- Uang sidang/paket
- Asisten anggota
- Tunjangan beras
- Tunjangan PPh
- Tunjangan istri
- Tunjangan untuk dua anak
- Tunjangan jabatan
- Tunjangan kehormatan
- Tunjangan komunikasi
- Tunjangan perumahan/tempat tinggal
- Biaya perjalanan harian
Selain itu, masih ada pula fasilitas yang didapatkan oleh anggota DPR selama menjabat, dan uang pensiun yang diterimakan berdasarkan gaji pokok selama menjabat.
Berhenti Ketika PAW
Untuk anggota DPR seperti Eko Patrio, gaji dan tunjangan baru akan berhenti diterima ketika terjadi pemberhentian formal dari keanggotaan DPR.
Selama pemberhentian formal ini belum dilakukan, maka secara administrasi kelima anggota DPR yang dinonaktifkan oleh partainya ini masih tercatat sebagai anggota dewan.
Pemberhentian formil dapat dilakukan melalui proses Pergantian Antar Waktu, dengan mengganti posisi anggota tersebut dengan orang lain untuk mengisi jabatan yang dimiliki.
Secara praktis ketika hal ini dilakukan, gaji dan tunjangan serta hak lain yang dimiliki juga akan berhenti sejak keputusan tersebut berlaku.
Itu tadi sedikit penjelasan mengenai status nonaktif, dan apakah Eko Patrio dkk masih mendapatkan gaji dan tunjangan DPR RI. Semoga menjadi artikel yang bermanfaat, dan selamat melanjutkan kegiatan Anda berikutnya!
Kontributor : I Made Rendika Ardian
TERPOPULER