REGIONAL:
- Perhimpunan Jiwa Sehat (PJS) mendesak pemerintah Indonesia memasukkan penyandang disabilitas dalam kerangka kerja iklim UNFCCC karena kerentanan mereka tinggi.
- Ketua Umum PJS, Yeni Rossa Damayanti, menyampaikan tuntutan ini kepada Menteri Lingkungan Hidup pada COP30 di Belem, Brasil, Senin (17/11/2025).
- PJS menuntut prinsip partisipasi penuh "Nothing About Us Without Us" agar kebijakan iklim tidak lagi mengabaikan kebutuhan kelompok disabilitas.
Suara.com - Di dalam rapat yang padat dan layar monitor penuh dengan grafik pemanasan global, ada satu kelompok yang kehadirannya nyaris tak terlihat. Mereka duduk di barisan belakang, mendengar, menunggu, tetapi jarang diajak bicara.
Mereka adalah penyandang disabilitas, kelompok yang paling rentan terhadap dampak krisis iklim, namun paling jarang masuk dalam lingkar perumusan kebijakan.
“Tak seorang pun boleh ditinggalkan.” Slogan ini mendorong Perhimpunan Jiwa Sehat (PJS) untuk meminta pemerintah Indonesia mengakui penyandang disabilitas sebagai bagian resmi dari kerangka kerja iklim PBB (UNFCCC).
Mereka menekankan bahwa penyandang disabilitas harus menjadi pihak yang duduk di meja yang sama, alih-alih sekadar kelompok yang “dibantu bila sempat”.
Seruan itu disampaikan langsung oleh Yeni Rossa Damayanti, Ketua Umum PJS, kepada Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq saat COP30 di Belem, Brasil, Senin (17/11/2025) lalu.
Yeni menegaskan bahwa banyak kebijakan iklim Indonesia masih “buta terhadap keberadaan disabilitas”. Tak ada penyebutan eksplisit, tak ada penegasan prioritas, dan akibatnya, perlindungan negara kerap berakhir hanya untuk mereka yang paling mudah dijangkau.
Padahal, di tengah krisis iklim, penyandang disabilitas memikul risiko berlapis. Program adaptasi sering kali tak aksesibel, jalur partisipasi publik menutup pintu lebih cepat bagi mereka, sementara transisi energi yang digadang-gadang sebagai masa depan justru bisa menambah biaya hidup keluarga yang sudah rapuh secara ekonomi.
Dalam forum COP30, Yeni meminta delegasi Indonesia memastikan penyandang disabilitas masuk dalam seluruh proses kebijakan iklim: dari tahap penyusunan rencana nasional adaptasi, strategi mitigasi, hingga pemantauan dan pelaporan.
“Pemerintah harus menegakkan prinsip ‘Nothing About Us Without Us’ dalam COP30 sehingga penyandang disabilitas dilibatkan sebagai aktor dan mitra, bukan sekadar penerima bantuan,” ujar Yeni.
PJS menegaskan bahwa konferensi iklim sebesar apa pun tidak memiliki makna jika kelompok paling rentan tetap tidak dijangkau. Kebijakan iklim, secanggih apa pun, akan gagal bila tidak menyentuh mereka yang paling membutuhkan perlindungan.
(Muhamad Ryan Sabiti)
TERPOPULER