Banjir Sumatera Tidak Ditetapkan sebagai Bencana Nasional, Kenapa? Ini Kata BNPB

Suara.com - Banjir dan longsor yang melanda sejumlah wilayah di Sumatera, mulai dari Aceh, Sumatera Utara, hingga Sumatera Barat, menyerakkan duka mendalam.

Data BNPB per Jumat (28/11/2025) sore mencatat 174 orang meninggal dunia dan lebih dari 12.500 kepala keluarga terpaksa mengungsi. 

Meski dampaknya besar, pemerintah tidak menetapkan peristiwa ini sebagai bencana nasional.

Karena itu, warga pun juga bertanya-tanya kenapa banjir Sumatera tidak ditetapkan sebagai bencana nasional?

Melalui siaran pers resmi BNPB, Kepala BNPB, Letnan Jenderal TNI Suharyanto, menjawab pertanyaan tersebut.

Kenapa Banjir Sumatera Tidak Ditetapkan sebagai Bencana Nasional?

Kepala BNPB, Letnan Jenderal TNI Suharyanto menjelaskan bahwa penetapan status bencana nasional tidak hanya melihat jumlah korban atau luas wilayah terdampak.

Ada sejumlah parameter struktural yang menjadi acuan, antara lain:

• Skala kerusakan absolut di wilayah terdampak
• Lumpuhnya sistem pemerintahan daerah
• Terhentinya layanan publik secara menyeluruh
• Hilangnya kendali koordinasi antara pemerintah daerah dan pusat

Menurutnya, situasi banjir di Sumatera saat ini belum mencapai ambang tersebut.

Pemerintah daerah di tiga provinsi tersebut masih dapat menjalankan fungsi pemerintahan, mengoordinasikan penanganan darurat, dan mempertahankan akses layanan publik, meski dengan banyak kendala di lapangan.

Suharyanto juga menyoroti maraknya unggahan media sosial yang memperlihatkan kondisi mencekam, warga terisolasi, hingga putusnya jaringan komunikasi di beberapa titik.

Menurutnya, narasi tersebut memperkuat persepsi bahwa bencana berada di luar kendali.

Namun setelah tim gabungan turun ke lokasi, kondisi sebagian besar wilayah ternyata lebih terkendali dibanding gambaran awal yang beredar secara viral.

Banyak daerah yang sebelumnya dilaporkan terisolasi kini sudah dapat dijangkau setelah cuaca mulai cerah dan debit air menurun.

Meski mayoritas wilayah sudah menunjukkan pemulihan, Suharyanto menegaskan bahwa Tapanuli Tengah (Tapteng) masih menjadi area dengan kondisi paling kritis.

Tim BNPB menyebutkan bahwa daerah ini mengalami kerusakan terparah, baik dari sisi jumlah korban jiwa maupun kesulitan akses menuju lokasi.