- CPI 2025 mengukur persepsi korupsi publik di 180 negara, menggunakan skala 0 (korup) hingga 100 (bersih).
- Denmark menempati peringkat teratas sebagai negara paling tidak korup.
- Finlandia, Singapura, dan Selandia Baru juga masuk tujuh besar negara paling bersih.
4. Selandia Baru (Skor: 83)
Meskipun mengalami penurunan, negara ini masih berada di peringkat yang sangat tinggi dan dikenal sebagai salah satu negara dengan pemerintahan yang paling transparan dan tingkat korupsi sektor publik yang rendah.
Undang-undang anti pencucian uang yang kuat, pengadilan yang independen, dan catatan publik yang mudah diakses berkontribusi pada skor tinggi negara ini.
Selandia Baru juga mendorong keterlibatan warga dan kebebasan media, yang selanjutnya mengurangi risiko korupsi.
5. Luksemburg (Skor: 81)
Luksemburg yang tidak memiliki akses ke laut merupakan salah satu negara dengan tingkat korupsi terendah di Eropa.
Sektor publiknya yang bersih dan efisien serta sistem peradilan yang berfungsi dengan baik diimbangi dengan standar hidup yang tinggi.
Upaya anti-korupsi Luksemburg diperkuat oleh badan pengawasan independen dan kode etik yang ketat bagi para pejabat.
Praktik pemerintahan yang terbuka dan partisipasi publik berkontribusi pada tingkat kepercayaan yang tinggi di negara tersebut.
6. Norwegia (Skor: 81)
Struktur hukum dan kelembagaan negara yang kuat memainkan peran penting dalam menjaga tingkat korupsi tetap rendah di Norwegia.
Administrasi publik Norwegia dikenal karena efisiensi, akuntabilitas, dan kepatuhan yang ketat terhadap standar etika.
Sistem peradilan bersifat independen dan secara efektif menegakkan hukum anti-korupsi, memastikan bahwa kasus korupsi dituntut tanpa bias.
Selain itu, pers bebas dan masyarakat sipil yang aktif meminta pertanggungjawaban pejabat pemerintah dan mendorong budaya keterbukaan.
7. Swiss (Skor: 81)
Selain menjadi salah satu negara terindah di dunia, Swiss juga konsisten dalam daftar tingkat korupsi terendah di dunia.
Sektor publik yang bersih di negara ini dibangun di atas fondasi undang-undang anti-penyuapan yang ketat, independensi kelembagaan, dan tingkat transparansi pemerintah yang tinggi.
Sistem hukum Swiss mengkriminalisasi baik penawaran maupun penerimaan suap. Pejabat publik diwajibkan untuk mematuhi standar etika yang jelas.
Meskipun kehadiran organisasi internasional seperti FIFA yang kontroversial kadang-kadang menuai sorotan, tata kelola domestik Swiss sebagian besar tetap bebas dari korupsi sistemik.
TERPOPULER
