Suara.com - Kebijakan Work From Home (WFH) kembali disorot pemerintah sebagai solusi untuk menekan konsumsi bahan bakar minyak (BBM) di tengah kondisi energi global yang tidak stabil.
Langkah ini dinilai mampu mengurangi mobilitas harian tanpa harus menghentikan aktivitas kerja sepenuhnya. Lantas, WFH hemat BBM setelah lebaran mulai kapan?
Dengan konsep yang lebih fleksibel, WFH diharapkan mampu mengurangi mobilitas tanpa mengganggu aktivitas ekonomi.
Lalu, kapan kebijakan ini mulai berlaku dan siapa saja yang akan terdampak? Simak penjelasan lengkapnya berikut ini.
WFH Setelah Lebaran Mulai Kapan?
Pemerintah memastikan bahwa kebijakan WFH akan mulai diterapkan setelah libur Lebaran 2026, dengan perkiraan pelaksanaan efektif dimulai sekitar April 2026.
Saat ini, aturan teknisnya masih dalam tahap finalisasi dan akan diumumkan lebih lanjut agar pelaksanaannya bisa berjalan optimal.
Kebijakan ini difokuskan untuk ASN sebagai langkah awal. Sementara itu, sektor swasta tidak diwajibkan, tetapi sangat dianjurkan untuk ikut menerapkan sistem serupa guna mendukung upaya penghematan energi secara nasional.
"Aturan WFH akan didetailkan. Tetapi sesudah Lebaran kita akan berlakukan untuk ASN maupun imbauan untuk swasta. Tetapi bukan yang bekerja di sektor pelayanan publik," ujar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto seperti dikutip dari ANTARA (24/3/2026).
Alasan utama penerapan WFH ini adalah untuk mengurangi konsumsi BBM yang selama ini banyak digunakan untuk aktivitas perjalanan harian, seperti berangkat dan pulang kerja.
Dengan berkurangnya mobilitas, pemerintah memperkirakan penghematan energi bisa mencapai angka yang cukup signifikan.
Selain itu, kebijakan ini juga merupakan bagian dari langkah antisipasi terhadap kondisi global yang tidak menentu, khususnya terkait kenaikan harga minyak dunia.
Pemerintah berharap, melalui WFH, dampak tersebut bisa ditekan tanpa harus mengorbankan produktivitas secara besar-besaran.
Skema WFH: Hanya 1 Hari dalam Seminggu
Berbeda dengan sistem kerja jarak jauh saat pandemi, WFH kali ini hanya akan diberlakukan satu hari dalam sepekan. Misalnya, jika diterapkan setiap hari Jumat, maka pekerja hanya bekerja dari rumah di hari tersebut, sementara hari lainnya tetap bekerja seperti biasa di kantor.
Pembatasan ini dilakukan untuk menjaga keseimbangan antara fleksibilitas dan efektivitas kerja. Pemerintah menyadari bahwa tidak semua pekerjaan bisa diselesaikan dengan maksimal dari rumah, sehingga sistem kombinasi antara WFH dan kerja di kantor dianggap sebagai solusi paling realistis.
Selain itu, sektor pelayanan publik tidak termasuk dalam kebijakan ini. Artinya, layanan yang berkaitan langsung dengan masyarakat tetap berjalan normal dan tidak terdampak oleh penerapan WFH.
TERPOPULER
