Suara.com - Setelah menempuh perjalanan panjang selama lebih dari dua dekade, Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT) akhirnya resmi disahkan menjadi undang-undang oleh DPR RI.
Pengesahan RUU PPRT menjadi UU PPRT dilakukan dalam rapat paripurna IV tahun sidang 2025–2026 di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, pada Selasa (21/4/2026). Ini menjadi momen penting dalam sejarah perlindungan tenaga kerja domestik di Indonesia.
Rapat paripurna dipimpin langsung oleh Ketua DPR RI, Puan Maharani, yang mengetuk palu pengesahan setelah seluruh fraksi menyatakan persetujuan.
Suasana haru dan bahagia pun tak terbendung, terutama dari komunitas pekerja rumah tangga (PRT) yang hadir di balkon ruang sidang. Tepuk tangan dan sorak-sorai mengiringi momen yang telah lama mereka nantikan.
Pengesahan UU PPRT ini disebut sebagai tonggak penting dalam upaya mewujudkan kesetaraan antara pekerja rumah tangga (PRT) dan pemberi kerja.
Selama ini, jutaan pekerja domestik di Indonesia bekerja tanpa perlindungan hukum yang jelas. Kondisi tersebut membuat mereka rentan terhadap berbagai bentuk eksploitasi, mulai dari jam kerja berlebihan hingga tidak adanya kontrak kerja yang mengikat.
Menurut Puan Maharani, kehadiran undang-undang ini sangat mendesak mengingat jumlah PRT di Indonesia diperkirakan mencapai 8 hingga 10 juta orang.
Tanpa regulasi yang komprehensif, kelompok ini seringkali berada dalam posisi lemah dan tidak memiliki daya tawar dalam hubungan kerja.
UU PPRT hadir untuk mengisi kekosongan tersebut. Di dalamnya, diatur berbagai hak dasar pekerja rumah tangga, termasuk hak atas upah yang layak, jam kerja yang manusiawi, serta jaminan sosial baik kesehatan maupun ketenagakerjaan.
Selain itu, pemerintah pusat dan daerah juga diwajibkan menyediakan akses pendidikan dan pelatihan vokasi guna meningkatkan kompetensi PRT.
Tidak hanya mengatur hak pekerja, UU ini juga memberikan ketentuan tegas terhadap perusahaan penempatan PRT.
Perusahaan diwajibkan berbadan hukum dan memiliki izin usaha resmi. Mereka juga dilarang memotong upah pekerja dengan alasan apa pun.
Pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang ini pun diperluas. Tidak hanya melibatkan pemerintah pusat dan daerah, tetapi juga hingga tingkat lingkungan seperti RT dan RW.
Tujuannya adalah untuk mencegah terjadinya kekerasan, penelantaran, maupun pelanggaran hak lainnya terhadap PRT.
Langkah ini juga sejalan dengan komitmen pemerintah dalam memenuhi janji politik terkait perlindungan pekerja, termasuk yang pernah disampaikan Presiden Prabowo Subianto pada peringatan Hari Buruh 2025.
DPR berharap sinergi antara legislatif dan eksekutif dapat terus terjalin demi memastikan implementasi undang-undang ini berjalan efektif.
Di tengah euforia pengesahan UU ini, muncul kembali pertanyaan yang sudah lama menjadi bahan diskusi, apa sebenarnya perbedaan antara PRT dan ART (asisten rumah tangga)?
Lantas, Apa Bedanya PRT dan ART?
Secara umum, kedua istilah ini sering digunakan secara bergantian oleh masyarakat. Namun, secara makna dan perspektif, keduanya memiliki perbedaan yang cukup mendasar.
Koordinator Nasional Jaringan Nasional Advokasi Pekerja Rumah Tangga (Jala PRT), Lita Anggraini, menjelaskan bahwa istilah "pekerja rumah tangga" lebih tepat digunakan karena menekankan status mereka sebagai pekerja profesional.
Kata "pekerja" menunjukkan bahwa aktivitas yang dilakukan memiliki nilai ekonomi dan dilakukan dalam hubungan kerja yang jelas, termasuk adanya upah dan hak-hak yang harus dipenuhi.
Sementara itu, istilah "asisten rumah tangga" atau ART dinilai masih menyimpan bias makna. Secara harfiah, kata "asisten" berasal dari bahasa Inggris assistant yang berarti pembantu.
Dalam praktiknya, istilah ini seringkali tidak sepenuhnya mengubah persepsi lama bahwa mereka hanyalah "pembantu" yang bekerja membantu tanpa posisi tawar yang setara.
Lebih jauh lagi, kata "pembantu" sendiri dapat diartikan sebagai seseorang yang membantu secara sukarela, bahkan tanpa imbalan.
Hal ini tentu berbeda dengan realitas PRT yang bekerja secara profesional dan menggantungkan hidup dari pekerjaan tersebut.
Penggunaan istilah PRT juga selaras dengan standar internasional. Dalam Konvensi International Labour Organization (ILO) Nomor 189 tentang kerja layak bagi pekerja rumah tangga, istilah yang digunakan adalah domestic workers atau pekerja rumah tangga.
Konvensi ini menekankan pentingnya perlindungan hak-hak pekerja domestik, termasuk jam kerja, upah, dan kondisi kerja yang layak.
Indonesia sendiri pernah terlibat dalam konvensi tersebut pada 16 Juni 2011, yang juga menjadi momentum peringatan Hari Pekerja Rumah Tangga Internasional.
Sejak saat itu, dorongan untuk menggunakan istilah PRT semakin kuat, terutama dari kalangan aktivis dan organisasi masyarakat sipil.
Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa perbedaan antara PRT dan ART bukan sekadar soal pilihan kata, tetapi mencerminkan cara pandang masyarakat terhadap profesi ini.
Dengan menggunakan istilah "pekerja rumah tangga", ada pengakuan bahwa mereka adalah bagian dari tenaga kerja yang memiliki hak, martabat, dan perlindungan hukum.
Pengesahan UU PPRT menjadi langkah konkret untuk memperkuat pengakuan tersebut. Kini, tantangan berikutnya adalah memastikan implementasi undang-undang ini berjalan dengan baik di lapangan.
Sosialisasi kepada masyarakat, pemberi kerja, hingga aparat di tingkat lokal menjadi kunci agar tujuan perlindungan ini benar-benar tercapai.
Dengan adanya regulasi yang jelas dan perubahan perspektif dalam menyebut profesi ini, diharapkan kesejahteraan pekerja rumah tangga di Indonesia dapat meningkat, sekaligus menciptakan hubungan kerja yang lebih adil dan manusiawi.
Kontributor : Mutaya Saroh
TERPOPULER
