Suara.com - Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Arifah Fauzi menjadi sorotan publik setelah pernyataannya viral terkait peristiwa kecelakaan kereta di Bekasi yang melibatkan KRL dan KA Argo Bromo Anggrek pada 27 April 2026.
Insiden tersebut tak hanya menyisakan duka, tetapi juga memicu perhatian luas terhadap kebijakan keselamatan penumpang, khususnya di gerbong khusus perempuan.
Di tengah situasi itu, muncul pernyataan dari Arifah yang mengusulkan perubahan posisi gerbong wanita agar ditempatkan di bagian tengah rangkaian.
"Kalau bisa yang perempuan itu ditaruh di tengah. Jadi yang laki-laki di ujung depan dan belakang," ujarnya, dikutip Rabu (29/4/2026). Pernyataan ini pun memicu pro dan kontra di masyarakat.
Seiring pernyataannya yang kontroversial, publik pun penasaran, menteri PPPA Arifah Fauzi partai apa? Berikut ini ulasan lengkap terkait sosok Arifah Fauzi.
Profil Arifah Fauzi
Perempuan bernama lengkap Arifatul Choiri Fauzi ini berasal dari Bangkalan, Madura, Jawa Timur. Ia lahir pada 28 Juli 1969 dan tumbuh dalam lingkungan yang kental dengan nilai-nilai keagamaan.
Meski berasal dari Madura, ia menghabiskan masa sekolahnya di Jakarta, tepatnya di Madrasah Tsanawiyah dan Madrasah Aliyah As Syafiiyah Jatiwaringin.
Berkaitan dengan pertanyaan terkait Arifah Fauzi dari partai apa, ia tidak tercatat sebagai kader partai politik tertentu. Namun, ia sempat terlibat dalam tim kampanye nasional pada Pemilu 2024 yang mendukung Prabowo Subianto.
Pendidikan Arifah Fauzi
Dari sisi pendidikan, Arifah Fauzi memiliki latar belakang yang cukup kuat, terutama di bidang dakwah dan komunikasi.
Ia melanjutkan pendidikan tinggi di Fakultas Dakwah UIN Sunan Kalijaga (dulu dikenal sebagai IAIN Yogyakarta) dan berhasil lulus pada tahun 1994. Bidang ini sangat selaras dengan aktivitasnya di organisasi keagamaan dan sosial.
Tidak berhenti di jenjang sarjana, Arifah kemudian melanjutkan studi ke tingkat magister di Universitas Indonesia. Ia meraih gelar Magister Komunikasi pada tahun 2002 melalui beasiswa Ford Foundation.
Rekam Jejak dan Karier
Dalam perjalanan hidupnya, Arifah dikenal sebagai sosok yang aktif di berbagai organisasi, khususnya yang berfokus pada perempuan.
Ia memulai kiprah organisasinya sejak muda, salah satunya dengan menjadi Ketua Umum IPPNU DIY pada akhir 1980-an.
Dari sana, kariernya terus berkembang hingga dipercaya menduduki posisi penting di lingkungan Nahdlatul Ulama, seperti Sekretaris Jenderal Fatayat NU dan Sekretaris Pimpinan Pusat Muslimat NU.
Saat ini, ia menjabat sebagai Ketua Umum Pengurus Pusat Muslimat NU periode 2025-2030. Selain itu, ia juga aktif di Majelis Ulama Indonesia dalam bidang komunikasi dan informasi.
Ia dikenal sebagai aktivis perempuan yang aktif memperjuangkan isu-isu sosial, terutama yang berkaitan dengan perempuan dan anak.
Selain aktif di organisasi, ia juga pernah menjabat sebagai direktur di beberapa perusahaan, seperti PT Arzast Media Utama dan PT Rimang Hayu Malini.
Kiprah politiknya mulai terlihat ketika ia terlibat dalam Tim Kampanye Nasional pada Pemilu Presiden 2024. Ia menjadi bagian dari Koalisi Indonesia Maju yang mendukung pasangan Prabowo Subianto. Dari sinilah perannya di ranah pemerintahan semakin terbuka.
Puncak kariernya terjadi saat ia dipercaya menjabat sebagai Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) dalam Kabinet Merah Putih.
Penunjukan ini dilakukan setelah pertemuannya dengan Presiden terpilih di Kertanegara pada Oktober 2024.
Terlepas dari pro dan kontra yang muncul, pernyataan Arifatul Choiri Fauzi soal penempatan gerbong wanita di tengah rangkaian kereta menunjukkan adanya perhatian terhadap aspek keselamatan penumpang perempuan.
Namun, usulan tersebut juga dinilai kurang tepat oleh sebagian pihak karena dianggap berpotensi menimbulkan ketidakadilan baru.
Terlepas dari pro dan kontra yang muncul, usulan Arifatul Choiri Fauzi untuk memindahkan gerbong wanita ke bagian tengah memang menunjukkan kepedulian terhadap keselamatan penumpang perempuan.
Namun, banyak yang menilai ide tersebut kurang tepat karena bisa menimbulkan ketidakadilan bagi penumpang lain.
Meski begitu, pernyataan ini tetap memicu diskusi penting tentang bagaimana menciptakan sistem transportasi yang aman dan adil untuk semua.
Kontributor : Dini Sukmaningtyas