Film Pelita Asa Ungkap Wajah Lain Transisi Energi, Dari Desa Gelap ke Energi Surya

Suara.com - Kalimantan Timur selama ini dikenal sebagai salah satu pusat industri batubara terbesar di Indonesia. Berdasarkan data BPS 2024, provinsi ini menyumbang lebih dari 33 persen ekspor batubara nasional dengan nilai mencapai sekitar Rp414 triliun. Namun di balik kontribusi ekonomi yang besar itu, masih ada wilayah-wilayah yang belum sepenuhnya menikmati akses energi dasar seperti listrik yang stabil.

Kontras inilah yang menjadi fokus utama dalam film dokumenter Pelita Asa, karya Project Clean, Affordable and Secure Energy (CASE) for Southeast Asia. Film ini mengajak penonton menyelami kehidupan masyarakat di Dusun Donomulyo, Kelurahan Manggar, hingga Desa Muara Enggelam, yang menjadi potret nyata tantangan transisi energi di Indonesia.

Hidup di Tengah Keterbatasan Energi

Desa Muara Enggelam menjadi salah satu contoh paling ekstrem keterbatasan infrastruktur energi. Tanpa akses jalan darat, pembangunan jaringan listrik konvensional nyaris mustahil dilakukan. Selama bertahun-tahun, warga hanya mengandalkan Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) yang pun terbatas hanya menyala dari sore hingga malam hari.

Namun keterbatasan itu justru memicu inovasi dari warga. Mereka bergotong royong membangun Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) komunal yang dikelola melalui Badan Usaha Milik Desa (BumDes).

“Di seluruh kecamatan Muara Wis ini hanya Desa Muara Enggelam saja yang tidak punya akses jalur darat. Karena keterbatasan ini, kami dipaksa harus mandiri, salah satunya dengan membangun PLTS, karena hanya ini yang bisa kami dapatkan dan sesuai dengan kebutuhan desa,” ujar Aliansyah, Staf Kaur Keuangan Desa Muara Enggelam dalam cuplikan film Pelita Asa.

Dampaknya tidak hanya soal penerangan. Kehadiran listrik siang hari membuat aktivitas ekonomi warga ikut bergerak. Ibu rumah tangga bisa menggunakan peralatan elektronik, sementara usaha kecil seperti warung mulai tumbuh karena adanya pasokan listrik yang lebih stabil.

Transisi Energi yang Harus Adil

Di sisi lain, Kalimantan Timur juga menghadapi tantangan besar karena ketergantungan ekonomi pada batubara. Ribuan masyarakat masih menggantungkan hidup pada sektor ini, baik langsung maupun tidak langsung. Karena itu, isu transisi energi tidak bisa hanya dilihat dari sisi lingkungan, tetapi juga keadilan sosial.

Direktur Transmisi, Ketenagalistrikan, Kedirgantaraan, dan Antariksa Kementerian PPN/Bappenas, Yusuf Suryanto, menegaskan bahwa transisi energi harus menjadi bagian dari agenda besar pembangunan jangka panjang Indonesia menuju Indonesia Emas 2045.

“Percepatan transisi energi di bidang ketenagalistrikan menjadi salah satu langkah utama atau game changer untuk memperkuat ketahanan energi nasional sekaligus mendorong pembangunan berkelanjutan,” ujar Yusuf.

Ia menekankan bahwa transisi energi bukan sekadar mengganti sumber fosil menjadi energi bersih, tetapi memastikan seluruh masyarakat mendapatkan layanan energi yang lebih baik.

“Harapan kami ini lebih dari sekadar perpindahan teknologi. Ini tentang bagaimana kita bisa memberikan pelayanan energi yang andal, berkelanjutan, dan bersih kepada seluruh lapisan masyarakat, sehingga dalam jangka panjang kualitas hidup bisa meningkat,” lanjutnya.

Yusuf juga mengingatkan bahwa kesenjangan akses energi masih nyata di berbagai wilayah Indonesia, terutama daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). Karena itu, diperlukan kolaborasi luas agar transisi energi tidak hanya menjadi agenda pemerintah, tetapi gerakan bersama.

Film sebagai Jembatan Kesadaran