Hitung-hitungan Anggaran Sapi Kurban Prabowo Rp100 M dari APBN, Per Ekor Tembus Rp91 Juta?

Suara.com - Penyaluran 1.098 ekor sapi senilai kurang lebih Rp 100 miliar oleh Presiden Prabowo Subianto memicu dua perdebatan besar di ruang publik.

Pertama, secara syariat fikih, hewan yang dibeli menggunakan uang rakyat (APBN) batal berstatus sebagai ibadah kurban personal, melainkan sebatas bantuan sembelihan sosial dari negara.

Namun, setelah perdebatan status agama selesai, muncul tanda tanya baru yang tak kalah krusial terkait logika anggaran: Bagaimana perhitungan 1.098 sapi bisa menelan biaya hingga Rp 100 miliar?

Mari kita bedah secara matematis dan bandingkan dengan harga riil sapi di pasaran.

1. Matematika Rp100 Miliar yang Menjadi Sorotan

Jika kita membagi total anggaran dengan jumlah sapi yang disalurkan, angka yang muncul cukup fantastis.

• Total Anggaran: Rp100.000.000.000 (Rp100 Miliar)
• Jumlah Sapi: 1.098 Ekor
• Rata-rata Harga Per Ekor: Rp100.000.000.000 ÷ 1.098 = Rp91.074.681

Berdasarkan hitungan kasat mata, pemerintah seolah mematok rata-rata harga satu ekor sapi di kisaran Rp91 juta. Angka inilah yang memicu dahi berkerut, mengingat harga sapi di pasaran sangat jauh di bawah angka tersebut.

2. Cek Fakta: Harga Sapi di Pasaran Tidak Mencapai Rp 91 Juta Pukul Rata

Di pasar peternakan Indonesia, harga sapi sangat bervariasi bergantung pada jenis, bobot, dan daerah.

Namun, harga rata-rata Rp91 juta per ekor terbilang tidak wajar jika dipukul rata untuk 1.098 ekor.

Berikut adalah estimasi harga pasar pada umumnya:

• Sapi Standar (Bali, Madura, PO): Sapi dengan bobot 250 kg – 400 kg yang umum dijadikan hewan sembelihan massal biasanya dibanderol mulai dari Rp15 juta hingga Rp26 juta per ekor.
• Sapi Premium/Super (Limousin, Simental): Sapi berukuran besar dengan bobot 600 kg – 800 kg berkisar di harga Rp35 juta hingga Rp60 juta.
• Sapi Kelas "Jumbo/Monster" (> 1 Ton): Sapi primadona yang sering dibeli presiden untuk masjid-masjid besar di ibu kota provinsi memang bisa menyentuh angka Rp80 juta hingga Rp120 juta.

Pertanyaannya: Apakah 1.098 sapi yang disebar ke seluruh pelosok tersebut semuanya berjenis Limousin Jumbo dengan berat di atas 1 ton? Tentu sangat mustahil dari segi pasokan peternak lokal.

3. Tiga Kemungkinan di Balik Selisih Harga

Wamensesneg Juri Ardiantoro sebelumnya menyebutkan bahwa "harga sapi bervariasi menyesuaikan bobot dan lokasi". 

Mengacu hal tersebut, ada beberapa skenario yang mungkin menjelaskan mengapa rata-rata harganya menyentuh Rp 91 juta:

• Biaya Operasional dan Logistik Tinggi: Angka Rp100 miliar mungkin bukan murni harga beli sapi, melainkan sudah termasuk biaya survei, karantina, perawatan, hingga pengiriman logistik ke wilayah-wilayah terpelosok di 38 provinsi yang menelan biaya besar.
• Pagu Anggaran Maksimal: Angka Rp100 miliar bisa jadi merupakan pagu anggaran batas atas, sedangkan realisasi penyerapan dana sebenarnya jauh di bawah angka tersebut. Jika ini yang terjadi, sisa anggaran wajib dikembalikan ke kas negara.
• Tanda Tanya Transparansi Publik: Jika bukan karena logistik atau pagu batas atas, wajar bila publik menuntut rincian detail (RAB). Transparansi spesifikasi sapi dan harga per daerah sangat dibutuhkan untuk menepis dugaan adanya mark-up atau inefisiensi anggaran.

Bukan Kurban, Maka Wajib Transparan

Karena dana yang digunakan bersumber dari APBN, maka status 1.098 sapi ini bukanlah ibadah personal yang pertanggungjawabannya hanya kepada Tuhan, melainkan program bantuan sosial yang pertanggungjawabannya wajib dilaporkan kepada rakyat.

Dengan rata-rata alokasi dana menembus Rp91 juta per ekor, publik berhak mendapatkan transparansi kemana saja aliran dana ratusan miliar tersebut bermuara, agar niat baik pemerataan bantuan ini tidak menyisakan syak wasangka.