SKCK untuk Apa? Ini 8 Kegunaan, Biaya dan Masa Berlakunya

Suara.com - Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) merupakan dokumen resmi yang diterbitkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) untuk menerangkan ada atau tidaknya catatan kepolisian seseorang terkait tindak kriminalitas atau kejahatan.

Dokumen ini sering dibutuhkan untuk berbagai keperluan administrasi, mulai dari melamar pekerjaan, mengikuti seleksi CPNS, mendaftar anggota TNI dan Polri, hingga mengurus visa untuk bekerja atau melanjutkan pendidikan ke luar negeri.

SKCK sebelumnya dikenal dengan nama Surat Keterangan Kelakuan Baik (SKKB). Namun, sekarang dokumen tersebut lebih dikenal sebagai SKCK dan diterbitkan melalui fungsi Intelijen dan Keamanan (Intelkam) Polri.

Mengacu pada ketentuan penerbitannya, SKCK dibuat berdasarkan hasil penelitian biodata dan catatan kepolisian yang dimiliki seseorang.

Kegunaan SKCK

1. Syarat Melamar Pekerjaan
Salah satu kegunaan SKCK yang paling umum adalah sebagai persyaratan melamar pekerjaan. Sejumlah perusahaan swasta maupun badan usaha milik negara (BUMN) meminta calon karyawan melampirkan SKCK dalam proses rekrutmen.

Dokumen ini biasanya digunakan sebagai bagian dari pemeriksaan administrasi calon pekerja. Meski demikian, tidak semua perusahaan mewajibkan SKCK karena persyaratan dapat berbeda sesuai kebijakan masing-masing perusahaan.

2. Persyaratan Pendaftaran CPNS dan PPPK
SKCK juga dapat digunakan untuk memenuhi persyaratan administrasi seleksi calon aparatur sipil negara (CASN), termasuk CPNS dan PPPK, sesuai ketentuan instansi yang membuka rekrutmen.

Pada sejumlah seleksi CPNS, peserta yang dinyatakan lolos tahap tertentu diminta menyerahkan SKCK sebagai salah satu dokumen pemberkasan.

Karena itu, calon peserta sebaiknya memeriksa pengumuman resmi instansi yang dituju untuk mengetahui kapan SKCK harus dibuat dan diserahkan.

3. Syarat Mendaftar TNI dan Polri
Masyarakat yang ingin menjadi anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) maupun Kepolisian Republik Indonesia (Polri) juga dapat diminta menyiapkan SKCK.

Dokumen ini menjadi salah satu persyaratan administrasi dalam proses seleksi calon anggota.

Persyaratan tersebut dapat berbeda berdasarkan jalur penerimaan, jenjang pendidikan, dan ketentuan rekrutmen yang sedang berlangsung.

4. Mengurus Visa untuk Bekerja di Luar Negeri
SKCK juga berguna bagi masyarakat yang berencana bekerja di luar negeri. Dalam proses pengajuan visa atau dokumen keimigrasian tertentu, negara tujuan dapat meminta surat keterangan catatan kepolisian sebagai bagian dari pemeriksaan latar belakang pemohon.

Ketentuan ini bergantung pada kebijakan imigrasi masing-masing negara. Oleh karena itu, calon pekerja migran sebaiknya memeriksa persyaratan dari kedutaan atau otoritas imigrasi negara tujuan.

5. Persyaratan Melanjutkan Pendidikan ke Luar Negeri
Selain untuk bekerja, SKCK dapat dibutuhkan ketika seseorang ingin melanjutkan pendidikan di luar negeri. Beberapa perguruan tinggi, lembaga pemberi beasiswa, atau otoritas imigrasi negara tujuan dapat meminta dokumen tersebut untuk keperluan pemeriksaan administrasi.

Namun, persyaratan ini tidak berlaku untuk seluruh universitas atau program beasiswa. Pemohon perlu memastikan dokumen yang diminta oleh lembaga tujuan.

6. Persyaratan Pencalonan Pejabat Publik
SKCK juga dapat digunakan dalam proses pencalonan pejabat publik. Dalam sejumlah proses pencalonan jabatan yang diatur oleh peraturan perundang-undangan, calon pejabat diwajibkan melampirkan SKCK sebagai dokumen pendukung.

Contohnya dapat ditemukan dalam persyaratan pencalonan jabatan politik atau jabatan publik tertentu seperti presiden, wakil presiden, gubernur, bupati hingga anggota dewan.

7. Pengangkatan Anggota Organisasi Profesi
Dalam kondisi tertentu, SKCK juga dapat diminta sebagai persyaratan pengangkatan atau penerimaan anggota organisasi profesi.

Ketentuan ini bergantung pada aturan organisasi atau lembaga yang bersangkutan. Karena itu, calon anggota sebaiknya memastikan terlebih dahulu apakah SKCK termasuk dokumen yang wajib disiapkan.

8. Mengurus Perubahan Status Kewarganegaraan dan Izin Tinggal
Kegunaan SKCK lainnya adalah untuk keperluan administrasi kewarganegaraan dan keimigrasian. Dokumen ini dapat diminta dalam proses perubahan status kewarganegaraan, naturalisasi, serta pengurusan izin tinggal tetap maupun sementara.

Persyaratan dan format dokumen yang dibutuhkan dapat berbeda berdasarkan negara serta jenis permohonan.

Berapa Lama Masa Berlaku SKCK?

Berdasarkan ketentuan Polri, SKCK memiliki masa berlaku selama 6 bulan sejak tanggal diterbitkan. Apabila masa berlakunya sudah habis dan masih diperlukan, pemohon dapat mengajukan perpanjangan sesuai ketentuan yang berlaku.

Namun, penting untuk memperhatikan bahwa SKCK diterbitkan untuk satu jenis keperluan dan satu tujuan negara. Artinya, pemohon perlu menyampaikan tujuan penggunaan dokumen secara benar ketika mengajukan permohonan.

Jika SKCK akan digunakan untuk keperluan berbeda, sebaiknya periksa kembali apakah diperlukan pengajuan dokumen baru.

Berapa Biaya Membuat SKCK?

Biaya resmi penerbitan SKCK adalah Rp30.000. Tarif tersebut termasuk Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) di lingkungan Polri sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2020.

Pembayaran sebaiknya dilakukan melalui kanal resmi yang tersedia dalam proses pengajuan.

Bagaimana Cara Membuat SKCK?

Masyarakat dapat mengajukan permohonan SKCK melalui layanan digital Polri maupun secara langsung di kantor kepolisian sesuai kewenangan penerbitan.

Untuk pendaftaran online, pemohon dapat mengikuti tahapan berikut:

1. Mengakses layanan SKCK resmi Polri melalui https://skck-online.polri.go.id/ atau kanal aplikasi Polri Super App.
2. Melakukan registrasi dan verifikasi identitas sesuai petunjuk.
3. Mengisi data diri serta tujuan pembuatan SKCK.
4. Mengunggah dokumen persyaratan yang diminta.
5. Memilih lokasi penerbitan sesuai kebutuhan dan kewenangan kepolisian.
6. Melakukan pembayaran PNBP melalui kanal resmi.
7. Menunggu proses verifikasi petugas.
8. Mengikuti petunjuk untuk memperoleh SKCK digital atau mengambil dokumen sesuai ketentuan layanan.

Adapun dokumen yang perlu disiapkan umumnya meliputi KTP, Kartu Keluarga, akta kelahiran atau dokumen identitas pendukung, pasfoto sesuai ketentuan, serta dokumen lain yang diminta berdasarkan jenis permohonan.

Pemohon sebaiknya memeriksa persyaratan terbaru pada layanan resmi Polri sebelum mendaftar karena ketentuan dokumen dapat berbeda berdasarkan jenis keperluan dan tingkat penerbitan.