Belakangan muncul spekulasi soal batalnya deklarasi Koalisi Perubahan di 10 November 2022 lalu. Salah satu spekulasi yang muncul adalah tentang belum sepakatnya bohir atau oligarki.
Pernyataan tersebut diungkapkan oleh Wakil Ketua Umum (waketum) Partai Galora Indonesia, Fahri Hamzah.
Mamang, biaya politik Indonesia memang dikenal mahal, tak heran politik sering kali disandingkan dengan oligarki atau sering kali disebut bohir.
Soal mundurnya deklarasi Koalisi Perubahan, Pakar Komunikasi Politik Tjipta Lasmana menyebutkan bahwa ada dua hal yang bisa berpengaruh.
Pertama soal perebutan kursi calon wakil presiden (cawapres) oleh PKS dan Demokrat, kedua soal pembiayaan yang disebut Tjipta sebagai doku atau duit.
"Jadi ini masih ada chat and cheat soal cawapres, belum lagi soal modal untuk jadi presiden wakil prrsiden bahkan wali kota mustahil tanpa doku besar, jadi modalnya besar apalagi capres-cawapres, duit dari mana?" kata Tjipta Lesmana di Indonesia Lawyers Club.
"[Mereka] masih berkelahi di dalam itu, meperebutkan posisi cawapres PKS merasa teman baik Anies, AHY berpendapat lebih cocok jadi cawapres," imbuhnya.
Soal pendanaan, Tjipta Lesmana menyebutkan bahwa Ketua Umum (Ketum) Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) diduga memiliki logistik finansial untuk maju bersama Anies Baswedan.
"Yang kita dengan AHY sudah siap doku, asal kasih kursi wapres, akan mundur kalau tidak dapat [posisi wapres]," ujar Tjipta.
Baca Juga: 3 Rekomendasi Drama Korea yang Punya Vibes Sama dengan 'Revenge of Others'
Sayangnya menurut Tjipta Lesmana, Anies kemungkinan lebih nyaman bergandengan dengan PKS ketimbang AHY, sehingga keputusan cawapres belum kunjung diumumkan.
"Kesan kuat saya Anies lebih senang kalau bergandeng dengan PKS, itu kesan kuat saya dari mana dari ya Pemilu 5 tahun lalu, jadi ada dua masalah masah wapres dan duit atau doku," tutupnya.
