Kemenag Gelar Pelatihan Kepemimpinan Nasional II

Metro, Suara.com- Pusat Pendidikan dan Pelatihan (Pusdiklat) Tenaga Administrasi Balitbang-Diklat Kemenag telah mendapat izin prinsip dari Lembaga Administrasi Negara (LAN) untuk menggelar secara tersendiri Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) II. Bersamaan itu, untuk kali pertama, Balitbang-Diklat menggelar PKN II.

Kali ini, PKN II digelar untuk Angkatan 22. Pelatihan ini diikuti 60 pejabat eselon II di lingkungan Kemenag RI, Polri, KPK, serta pemerintah kabupaten. Kegiatan dibuka oleh Sekretaris Jenderal Kemenag RI Nizar Ali.

“Pelatihan kepemimpinan nasional memiliki urgensitas yang tinggi bagi lembaga pemerintah untuk mendongkrak kontribusi efektifitas layanan pemerintah kepada masyarakat,” kata Nizar saat memberikan pengarahan di Pusdiklat Ciputat, Tangerang Selatan, Selasa (9/8/2022). 

Menurut Nizar, pemimpin yang bisa mengikuti perkembangan zaman akan bertahan dan dapat mengembangkan lembaganya untuk kepentingan bangsa dan negara. Perubahan menjadi keniscayaan dan merupakan sunnatullah yang harus dilakukan oleh setiap individu, terutama  seorang pimpinan tinggi pratama.

“Diklat ini penting untuk mempertahankan dan meningkatkan kinerja Lembaga pemerintahan dalam memberikan layanan kepada masyarakat. Oleh kaena itu kami harap semua peserta dapat mengikutinya secara serus,” pesan Nizar.

Plt Kepala Balitbang-Diklat Kemenag Prof Abu Rokhmad, mengapresiasi LAN yang telah memberikan izin prinsip kepada Pusdiklat Tenaga Administrasi untuk menyelenggarakan PKN II. Dia menilai sinergitas dan kolaborasi dua Lembaga ini akan menjadi kekuatan dalam peningkatan dan pengembangan proses pelatihan, kini dan yang akan datang.

“Saya minta peserta untuk mengikuti secara serius sembari menikmati proses PKN II ini. Sebab, waktu pelaksanaannya lumayan lama, dari 9 Agustus sampai 9 Desember 2022,” terang Abu Rokhmad. 

“Kami juga berharap akan muncul proyek perubahan yang bermanfaat lebih besar untuk kepentingan lembaga atau organisasi pemerintah, sehingga dapat meningkatkan kinerja dan layanan publik,” sambungnya.

Setelah mengikuti pelatihan, Abu Rokhmad berharap para peserta dapat menerapkan proyek perubahan di instansinya masing-masing secara baik dan untuk kemanfaatan yang lebih luas.

Deputi Bidang Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Lembaga Administrasi Negara, Basseng, menyampaikan, paling tidak ada empat fenomena yang mewarnai perubahan lembaga atau instansi pemerintah. Pertama, dunia semakin bergegas, cepat berlalu, dan berubah. Sehingga kita harus juga berubah dalam menentukan cara kerja sesuai perubahan perkembangan zaman, tidak lagi manual dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. 

Kedua, tuntutan masyarakat yang tinggi dan mereka semakin pandai/pintar. Pemanfaatan teknologi, media sosial, tourisme, mobilisasi atau pergerakan manusia dari satu tempat ke tempat lain menjadikan masyarakat semakin pintar dan kritis.

Ketiga, kejadian alam ikut memengaruhi layanan pemerintah. Kita semua tahu bagaimana peristiwa Covid 19 yang berjalan lebih dua tahun ini menjadi tantangan tersendiri. Jika kita tidak dapat menyesuaikan kondisi, maka akan terhenti layanan kepada masyarakat.

Keempat, virus terus bermutasi, maka layanan kita juga harus berubah dan cepat mengikuti perubahan.