Metro.Suara.com - Serangan siber dari hacker atau peretas yang mengatasnamakan dirinya Bjorka, menjadi perhatian sangat serius pemerintah Indonesia. Setelah diduga membocorkan sejumlah dokumen penting, pemerintah langsung membentuk tim khusus menangkal Bjorka.
Menurut Kepala Divisi Humas Mabes Polri Irjen Pol. Dedi Prasetyo, dalam keterangan resminya yang dikutip pada Selasa (13/9/2022), tim khusus itu terdiri dari tiga lembaga negara.
Tiga lembaga itu adalah Polri (Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim), Badan Intelejen Negara (BIN), dan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). Ketiganya dikerahkan untuk melawan Bjorka si peretas.
“Tim Siber Polri sudah masuk tim terpadu bersama BIN dan BSSN,” kata Dedi dalam pernyataan resminya di Jakarta.
Sebelumnya, terkait adanya serangan peretas terhadap data-data instansi pemerintah, Dedi mengatakan Polri masih menunggu laporan dari pihak-pihak yang merasa dirugikan. Namun hingga kini Polri belum menerima laporan terkait kebocoran data tersebut.
"Sampai dengan hari ini belum ada laporan ke Bareskrim," kata Dedi kemudian.
Meski demikian, upaya tindak lanjut untuk menghadapi serangan siber tersebut, Polri telah bergabung dengan tim khusus yang dibentuk oleh Pemerintah.
Tim khusus tersebut dibentuk saat rapat internal yang dipimpin Presiden Joko Widodo dan dihadiri Kepala BSSN Hinsa Siburian, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD, serta Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G. Plate di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (12/9/2022) kemarin.
Rapat internal tersebut digelar selang beberapa hari setelah diduga terjadi kebocoran surat dan dokumen untuk Presiden Jokowi di internet.
Baca Juga: Klamby Jadi Merek Fesyen Indonesia Pertama di London Fashion Week 2022
Peretas yang mengaku beridentitas Bjorka itu mengaku telah meretas korespondensi milik Presiden Jokowi, termasuk surat dari BIN.
Klaim tersebut viral setelah sebuah akun Twitter bernama "DarkTracer: DarkWeb Criminal Intelligence" mengunggah tangkapan layar dari Bjorka bahwa surat dan dokumen untuk Presiden Indonesia, termasuk surat yang dikirimkan BIN dengan label rahasia, telah bocor.
Sementara itu, Hinsa Siburian meminta masyarakat tetap tenang terhadap dugaan kebocoran data yang terjadi di internet belakangan ini. Menurut Hinsa, sejauh ini tidak ada sistem elektronik yang terganggu di tengah maraknya dugaan kebocoran data.
Di hari yang sama, Mahfud MD juga menanggapi hal tersebut dan memastikan bahwa kebocoran data tidak terkait dengan data-data rahasia milik negara. Johnny G. Plate juga mengatakan hal serupa dengan menyebut data yang dimiliki Bjorka adalah data umum.
Masyarakat juga diajak untuk sama-sama melindungi data pribadinya, dan tidak sembarangan memberikan data kepada pihak yang tidak dikenalnya. (*)
