Metro, Suara.com- Anggota Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI Irine Yusiana Roba Putri berharap penyelenggaraan Parliamentary Forum in the Context of the G20 Parliamentary Speaker’s Summit (P20) mendorong keterlibatan perempuan di dunia politik.
“Saya pikir, menjadi tantangan utama parlemen di seluruh dunia untuk melibatkan perempuan secara utuh di dalam setiap pengambilan keputusan publik. Padahal, jika perempuan berdaya, akan membuat negara semakin kuat,” ucap Irine kepada Parlementaria usai mengikuti rangkaian kegiatan P20 di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Kamis (6/10/2022).
P20 sendiri akan membahas salah satu isu Sustainable Development Goals (SDGs) yaitu kesetaraan gender (gender equality). Hadirnya forum seperti ini, ia ingin menyuarakan bahwa kesetaraan gender berpotensi menyadarkan perempuan parlemen dengan kekuatan mereka sendiri untuk ambil andil tanpa ragu menjalankan tugas dan fungsi di parlemen.
“Di dalam forum-forum seperti ini, pun lagi-lagi, parlemen harus menyadari goal dari setiap undang-undang ataupun penanggaran ataupun pengawasan itu harus mengutamakan gender. Jadi, kesetaraan gender, pengaruh utama gender itu harus termasuk di dalamnya, sehingga perempuan jadi berdaya,” tuturnya.
Berdasarkan Global Gender Gap Report 2022 yang dirilis World Economic Forum, dirinya mengakui Indonesia menunjukan ketimpangan gender yang cukup senjang. Indonesia menempati peringkat ke-92 dari 146 negara dengan indeks pemberdayaan perempuan di bidang politik yang terhitung sangat rendah.
Meski demikian Irine tidak patah semangat. Baginya, jumlah keterwakilan perempuan di parlemen, khususnya di Indonesia, telah mendekati ideal. Sejumlah kebijakan yang mengutamakan kesetaraan gender telah dilahirkan. Sehingga, harapnya, bisa membuka potensi kesetaraan gender yang lebih baik di Indonesia.
“Kita juga sudah mengeluarkan banyak sekali kebijakan-kebijakan yang mengutamakan kesetaraan gender itu sendiri. Ke depannya, saya berharap dalam forum-forum seperti ini, kita juga bisa belajar dari negara-negara maju tentang pembuatan kebijakan publik yang mengutamakan arus utama gender,” pungkas Irine.
