Metro, Suara.com- Sekretaris Kementerian Koperasi dan UKM (SesKemenKopUKM) Arif Rahman Hakim memaparkan enam target Kementerian Koperasi dan UKM (KemenKopUKM) pada 2023.
Enam target tersebut dipaparkan Arif Rahman Hakim pada acara Rapat Koordinasi Nasional Bidang Koperasi, UMKM, dan Kewirausahaan Tahun 2022, di Surakarta, Jawa Tengah, Rabu (12/10) malam.
Target pertama menurutnya terkait rasio kewirausahaan yang pada 2023 diharapkan sebanyak 3,21 persen.
"Saya berharap, pemerintah daerah, baik itu provinsi, kabupaten, dan kota juga mempunyai kegiatan-kegiatan yang diarahkan untuk menumbuhkan kewirausahaan," kata Arif Rahman Hakim.
Kedua, kontribusi koperasi terhadap PDB nasional ditargetkan sebesar 5,4 persen. "Perlu terus diupayakan agar kapasitas dan omzet koperasi bisa ditingkatkan, sehingga sumbangan terhadap PDB bisa meningkat juga," jelasnya.
Target-target lainnya pada 2023 adalah rasio kredit UMKM terhadap total kredit perbankan 21,44 persen, proporsi UMKM yang mengakses kredit lembaga keuangan formal 29,27 persen, pertumbuhan wirausaha 2,74 persen, penumbuhan startup 2800 unit, hingga penumbuhan koperasi modern sebanyak 340 unit.
"Sekarang, koperasi modern sudah 120 unit. Artinya, butuh sinergi antara APBN dan APBD. Kegiatan yang ada di pusat bisa direplikasi agar sama-sama menambah jumlah koperasi modern di seluruh Indonesia," kata Arif.
Di samping itu, kata Arif, beberapa kegiatan prioritas pada 2022 akan tetap dilanjutkan pada 2023. Misalnya, kegiatan pendataan lengkap KUMKM.Selain itu ia juga menyatakan redesain PLUT KUKM juga akan tetap dilanjutkan pada 2023.
Kegiatan prioritas lainnya yang akan dilanjutkan pada 2023 adalah pengelolaan terpadu UMKM, hingga penumbuhan wirausaha produktif. "Ini tentu membutuhkan dukungan dari Pemda untuk mengarahkan anggarannya dalam meningkatkan wirausaha produktif," kata Arif.
Baca Juga: Pelaku Ekraf Didorong Kolaborasi Ditengah Tantangan Inflasi
Hal lain di luar kegiatan prioritas di 2022, Arif menyebutkan ada juga kegiatan lain yang akan dilakukan pada 2023. Diantaranya, peningkatan akses perluasan pasar dan digital. Terutama, belanja barang dan jasa pemerintah untuk UMKM agar terus mendapat pengawalan.
"Ada juga peningkatan akses UMKM terhadap infrastruktur publik hingga akses pembiayaan untuk UMKM yang pada 2024 ditargetkan mencapai 30 persen," kata Arif.
Begitu juga dengan peningkatan kemitraan strategis, baik dengan BUMN, BUMD, dan swasta, akan dilanjutkan pada 2023 yang arahnya adalah peningkatan kapasitas pelaku UMKM.
