Resmi Jalani Masa Tahanan Kasus Penganiayaan, AGH Pacar Mario Dandy Satriyo Ditempatkan di LPKS

AGH telah diperiksa enam jam di Polda Metro Jaya sebelum diantarkan ke LPKS.

Direskrimum Polda Metro Jaya Kombes Pol Hengki Haryadi mneyatakan bahwa AGH atau AG, pacar dari Mario Dandy Satriyo--tersangka penganiaya brutal terhadap korban David Latumahina atau Cristalino David Ozora Latumahina-- resmi ditahan.

Perempuan berusia 15 tahun yang mengundurkan diri dari sekolahnya, SMA Tarakanita 1 Jakarta itu menjalani pemeriksaan selama enam jam di Polda Metro Jaya pada Rabu (8/3/2023).

Dikutip dari laman News Suara.com, Kombes Pol Hengki Haryadi menyatakan bahwa enahanan terhadap AG dilakukan dengan berbagai pertimbangan dan merujuk Undang-Undang Perlindungan Anak.

AG atau AGH dibawa ke Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS), Cipayung, Jakarta Timur (jangan tertukar dengan LPSK atau Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban).

Dari pantauan Suara.com, pada Rabu (8/3/2023) AG keluar dari Gedung Ditreskrimum Polda Metro Jaya sekitar pukul 21.27 WIB. Ia menyembunyikan wajah di balik hoodie berwarna abu-abu. Perempuan penyidik dari Subdit Renakta melindunginya dari sorotan kamera saat digiring ke mobil untuk dibawa ke LPKS.


"Dari hasil pemeriksaan kami kurang lebih enam jam, kami sekali lagi dengan pertimbangan kenyamanan anak, malam ini kami putuskan dari penyidik untuk melakukan penangkapan dan dilanjutkan penahanan," jelas Kombes Pol Hengki haryadi di Polda Metro Jaya, Jakarta, Rabu (8/3/2023) malam.

Penahanan AG akan dilakukan di LPKS, Cipayung, Jakarta Timur. Penahanan dilakukan sampai tujuh hari mendatang.  

"Apabila nanti tidak cukup akan bisa diperpanjang lagi delapan hari dari pihak kejaksaan," lanjutnya.

Adapun bukti-bukti yang dirilis Polda Metro Jaya sehubungan keterlibatan AG dalam kasus penganiayaan David Latumahina adalah pesan WhatsApp atau WA serta rekaman CCTV yang disita dari sekitar lokasi kejadian.

Dari bukti-bukti itu, penyidik memutuskan untuk meningkatkan status AG menjadi anak berkonflik dengan hukum atau pelaku. Penggunaan istilah ini berlaku bagi anak di bawah umur yang tidak bisa disebut sebagai tersangka seperti halnya orang dewasa.

"Setelah kami sesuaikan dengan CCTV kami sesuaikan dengan alat bukti yang lain, kami sesuaikan dengan chat WA tergambar semua peranannya di situ. Oleh karenanya yang kami sampaikan tadi ada peningkatan status dari anak yang berhadapan dengan hukum menjadi anak yang berkonflik dengan hukum ataupun pelaku," jelas Kombes Pol Hengki Haryadi di Polda Metro Jaya, Jakarta, pekan lalu, Kamis (2/3/2023).

Dari serangkaian barang bukti tadi, penyidik menemukan adanya perencanaan. Sehingga menerapkan Pasal 355 Ayat 1 KUHP terkait penganiayaan yang direncanakan.

"Kami melihat di sini bahwa dari bukti digital bahwa ini ada perencanaan sejak awal. Pada saat mulai menelepon SL (tersangka Shane Lukas Rotua Pangodian Lumbantoruan), kemudian bertemu SL kemudian pada saat di dalam mobil bertiga (Mario, Shane, dan AG) ada mens rea, niat di sana," kata Kombes Pol Hengki Haryadi.

Dalam kasus penganiayaan terhadap David Latumahina itu, Mario dijerat dengan Pasal 355 KUHP Ayat 1 Subsider 354 Ayat 1 KUHP lebih Subsider 353 Ayat 2 KUHP lebih-lebih Subsider 351 Ayat 2 KUHP dan atau 76 C Juncto 80 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2012 tentang Perlindungan Anak dengan ancaman maksimal 12 tahun penjara.

Sedangkan tersangka Shane dijerat Pasal 355 Ayat 1 Juncto 56 KUHP Subsider 354 Ayat 1 Juncto 56 KUHP lebih Subsider 353 Ayat 2 Juncto 56 KUHP lebih-lebih Subsider 351 Ayat 2 Juncto 56 KUHP dan atau 76 C Juncto 80 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2012 tentang Perlindungan Anak dengan ancaman maksimal 12 tahun penjara.

Sementara anak berkonflik dengan hukum AG dijerat dengan Pasal 76 C Juncto Pasal 80 Undang-Undang Nomor 35 Tahun Perlindungan Anak dan atau 355 Ayat 1 Juncto 56 KUHP lebih Subsider 353 Ayat 2 Juncto 56 KUHP lebih-lebih Subsider 351 Ayat 2 Juncto 56 KUHP. Atas perbuatannya AG terancam hukuman maksimal 4 tahun penjara setelah dikurangi setengah dari ancaman maksimal dan dikurangi sepertiganya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Peradilan Anak.