Kota Makassar dipuji oleh Kementerian Dalam Negeri karena merupakan kota degan CCTV terbanyak di Indonesia. Ibu Kota Sulawesi Selatan itu merupakan salah satu smart city atau kota pintar di Tanah Air.
Pemkot Makassar mencatat telah memasang sebanyak 2.552 CCTV yang tersebar di berbagai tempat, baik jalan protokol maupun jalan setapak atau lorong warga.
Pemkot Makassar pun berencana menambah jumlah CCTV itu menjadi 4.000 unit hingga akhir 2023 dengan fokus pengembangan di lorong-lorong pemukiman untuk memantau situasi kamtibmas seluruh wilayah daerah tersebut.
"Makassar salah satu kota pintar di Indonesia yang memiliki ribuan CCTV untuk memantau situasi kota itu," kata Sekretaris Jenderal Kemendagri, Suhajar Diantoro pada Peringatan Otonomi Daerah XXVII di Makassar, Kamis (13/4/2023).
Suhajar mengatakan salah satu alasan memilih Kota Makassar dinobatkan menjadi kota pintar karena memiliki CCTV terbanyak di antara kota/kabupaten lainnya yang ada di Indonesia.
Bahkan, ia mengutarakan keseriusan Kota Makassar di bawah kepemimpinan Moh Ramdhan Pomanto memajukan kotanya utamanya dalam sisi teknologi dan informasi yang transparan.
“Pak Mendagri, Tito Karnavian pernah mengeluarkan statment bahwa Kota Makassar sangat serius memajukan kotanya, sebab ia sudah keliling di seluruh kota di Indonesia, tapi Makassar yang paling banyak CCTV. Ini inovasi yang harus diapresiasi," katanya.
Suhajar menyatakan melalui CCTV, para pelaku kejahatan teroris bom bunuh diri di Makassar mampu pecah rekor karena identitas pelaku terungkap hanya dalam waktu dua jam berkat CCTV war room Pemkot Makassar.
Oleh karena itu, ia mengimbau seluruh kepala daerah agar menggunakan kewenangannya sebaik mungkin dalam membentuk organisasi pelayanan publik.
"Tergantung kepala daerahnya kalau mau maju minimal maksimalkan pemasangan CCTV agar kalau ada apa-apa bisa cepat terdeteksi. Kita harus menggunakan kewenangan untuk memajukan kota menjadi lebih baik. Bayangkan kalau kota tanpa CCTV," ujarnya.
Pada peringatan Hari Otonomi Daerah XXVII ini, Suhajar menekankan agar daerah bisa memenuhi fungsi pelayanan yang berujung keadilan, pembangunan yang bertujuan kesejahteraan, pemberdayaan menuju kemandirian dan pengaturan tercipta ketertiban.
"Pada hari rangkaian peringatan OTDA ini merupakan suatu strategi pencapaian tujuan bernegara. Dimana kordinasi antara daerah hingga pusat harus berjalan dengan baik," ujarnya.
Ia berharap agar isu-isu yang ditawarkan dari kabupaten/kota harus berlandaskan demokrasi konstitusional agar tercipta kehidupan bernegara yang baik.
“Isu-isu yang disampaikan pak Wali tadi ini tampaknya simpel, namun ini memang yang menjadi suatu permasalahan yang harus kita terus koordinasikan. Meskipun keputusan harus lewat pusat,” ucapnya. [Antara]
TERPOPULER
