PUPR Duga Anies Salah Tafsir Data saat Puji Pembangunan Jalan Tak Berbayar di Era SBY

Direktur Jenderal Bina Marga Kementerian PUPR, Hedy Rahadian membantah kritik calon presiden Anies Baswedan, yang mengatakan pembangunan jalan tak berbayar era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) lebih panjang ketimbang di masa Joko Widodo.

Hedy Rahadian menduga Anies, yang diusung Partai Demokrat, PKS dan Nasdem itu, salah menafsirkan data yang disajikan oleh Badan Pusat Statistik atau BSP.

"Salah interpretasi," tegas Hedy Rahadian di Jakarta, Rabu (24/5/2023).

Hedy menduga Anies menggunakan data perubahan status jalan yang disediakan oleh BPS, yang di dalamnya menyajikan perubahan status jalan dari jalan provinsi menjadi jalan nasional di era SBY.

Perubahan status itu memang menambah panjang jalan nasional di era SBY, tetapi bukan berarti di masa itu pemerintah pusat membangun lebih banyak jalan.

"Itu adalah jalan perubahan status, dari jalan provinsi menjadi jalan nasional, bukan pembangunan jalan baru. Yang disebut bahwa pembangunan jalan di zaman SBY lebih panjang dari zaman Jokowi, bukan itu maksud data BPS," beber Hedy Rahadian.

Sebelumnya, saat berpidato di acara ulang tahun ke-21 PKS di Jakarta pada 20 Mei kemarin, Anies mengatakan SBY membangun jalan tak berbayar sepanjang 144.000 km atau 7,5 lipat lebih panjang dari yang dibangun Jokowi.

Ia juga menyebut SBY membangun jalan nasional 20 kali lipat lebih panjang dari di era Jokowi yang hanya sekitar 500 km.

"Pemerintahan ini membangun jalan nasional sepanjang 500 kilometer, di era 10 tahun sebelumnya 11.800 kilometer, 20 kali lipat," klaim Anies.