Wakil Presiden Ma’ruf Amin, yang dikenal sebagai ulama dan pernah menjabat sebagai Ketua MUI, akhirnya buka suara soal kontroversi Pondok Pesantren Al Zaytun Indramayu, Jawa Barat.
Ma'ruf Amin mengatakan pemerintah akan mengambil langkah atau kebijakan terhadap Ponpes Al Zaytun Indramayu, yang dipimpin oleh Panji Gumilang, setelah mendapat laporan atau pandangan dari sejumlah ormas Islam.
“Saya kira nanti kalau sudah ada pandangan-pandangan dari NU Jabar, dari Persis (Persatuan Islam), kemudian dari MUI, nanti saya minta untuk dikoordinasikan di tingkat Menko Polhukam untuk membahas langkah apa yang harus kita ambil,” ujar Wapres Ma'ruf Amin di Jakarta, Selasa (20/6/2023).
Dia mengatakan setelah ada kajian bahwa kegiatan di Pondok Pesantren Al Zaytun itu terjadi penyimpangan, maka akan ada rapat koordinasi antara Kementerian Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan dengan Kementerian Agama.
“Saya minta ditindaklanjuti,” ujar Wapres Ma'ruf Amin.
Sebelumnya Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menyatakan membentuk tim investigasi untuk melakukan tabayun di Ponpes Al Zaytun Indramayu. Ia berharap tim tersebut bisa menyelesaikan kontroversi yang kini simpang siur di tengah masyarakat.
Dia mengatakan tim itu terdiri dari unsur pendidikan, aparat penegak hukum, Majelis Ulama Indonesia (MUI), dan unsur birokrasi dari Pemerintah Provinsi Jabar.
Ridwan Kamil memastikan tim itu bekerja dengan berhati-hati, berkeadilan, dan terkonfirmasi.
Gubernur Jabar itu menjelaskan tim investigasi itu akan bekerja terhitung mulai Selasa (20/6) selama tujuh hari ke depan untuk menghasilkan dua poin yakni merespons keresahan yang ada di masyarakat dan mengumpulkan data beserta fakta yang lengkap terkait Pesantren Al-Zaytun Indramayu.
Baca Juga: Ridwan Kamil Peringatkan Ponpes Al Zaytun Indramayu Kooperatif: Ada Konsekuensi Hukum!
