Keputusan yang diambil Anies Baswedan untuk menggandeng Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar alias Cak Imin sebagai bakal calon wakil presidennya masih menjadi buah bibir banyak orang.
Partai Demokrat sendiri menjadi salah satu pihak yang sangat terdampak keputusan tersebut, bahkan sampai hengkang dari Koalisi Perubahan.
Bahkan rasa sakit hati itu kembali ditonjolkan oleh Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat, Jansen Sitindaon, dalam tayangan Indonesia Lawyers Club.
"Kita ini bukan partai kaya, jadi nggak usah diturunkan. Wajah Mas Anies dipilok saja lah," ucap Jansen di awal, merujuk pada banyaknya materi promosi Anies sebagai bakal calon presiden yang didukung Demokrat, dikutip pada Kamis (14/9/2023).
Menurut Jansen, selama ini partainya sudah berusaha keras untuk membantu dan mendukung Anies. Termasuk membela ketika mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut diserang dengan berbagai isu, salah satunya dugaan kasus korupsi Formula E.
Namun semua upaya ini malah dibalas dengan Anies yang lebih memilih Cak Imin menjadi calon wakilnya. Padahal menurut Jansen, Anies dahulu sudah pernah menjanjikan posisi tersebut kepada Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).
"Ketika Mas Anies dideklarasikan oleh NasDem, itu sesungguhnya PT 20 persennya belum terpenuhi karena masih sendiri. Di bulan Januari kemudian Mas Anies datang ke tempat kita, komunikasi dengan Mas AHY, 'Ayo Mas, mari kita menjemput takdir'. Ketika itu Mas Anies mengatakan, 'Saya akan bawa NasDem, jenengan Mas AHY bawa Demokrat, nanti kita berdua sama-sama membawa PKS'," kata Jansen.
Janji-janji inilah yang membuat Partai Demokrat marah sampai menyebut Anies wanprestasi dengan memilih Cak Imin sebagai bacawapres.
"Karena itulah kemudian keluar kata-kata Mas Anies ini mengingkari, wanprestasi, atau istilah apapun itu, atau pengkhianat. Proses berjalan begitu, Mas Anies kemudian menyampaikan lagi, 'Guru spiritual saya, ibu saya, ingin Mas AHY menjadi wakil presiden'," ungkap Jansen.
"(Karena itulah) jenengan pengkhianat, ada cukup banyak kata-kata jenengan yang nggak bisa dipegang dan masyarakat Indonesia harus tahu karena kita akan memilih presiden," tandasnya.
