Koordinator Nasional Jaringan Gusdurian Alissa Wahid turut angkat bicara terkait konflik yang terjadi antara masyarakat dengan aparat di Pulau Rempang, Kepulauan Riau.
Menurut Alissa Wahid, bentrokan di Pulau Rempang itu sama sekali tak mencerminkan demokrasi. Sebab demokrasi seharusnya mampu memberikan perlindungan kepada setiap warga negara.
“Apa yang hari ini terjadi di Rempang, itu kepentingan negara, proyek strategis negara tapi mengorbankan rakyat. Tidak seperti itu yang namanya demokrasi. Demokrasi adalah perlindungan terhadap setiap warga negara,” ucap Alissa Wahid, dikutip dari kanal Youtube TV9 Nusantara, Selasa (19/9/2023).
Lebih lanjut, Alissa membeberkan bila Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur) pernah didatangi oleh aktivis lingkungan yang menyampaikan keresahan soal sebuah hutan yang akan diperjualbelikan dan mengancam masyarakat adat.
Kalau hutan tersebut diperjualbelikan, maka masyarakat adat pasti terusir karena mereka menggantungkan hidupnya dari hutan.
“Kemudian Gus Dur menggunakan wewenangnya dan kekuasaannya sebagai presiden (dengan) membuat peraturan bahwa semua hutan ini adalah hutan negara yang tidak boleh dijual, dan semua warga negara yang ada di dalam hutan tersebut harus dilindungi,” ucap Alissa Wahid.
Bagi Gus Dur, lanjut Alissa, demokrasi bukan sekadar aturan permainan kelembagaan yang berdasarkan formalitas belaka.
Ia menjelaskan, tradisi demokrasi mensyaratkan setiap manusia yang ada di dalam masyarakat akan terlindungi hak-hak asasinya sebagai manusia dan hak-hak konstitusinya sebagai warga negara.
“Maka judulnya: dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat. Itulah demokrasi. Bukan pemilu langsung itu yang disebut sebagai demokrasi, bukan sekadar coblosan yang disebut demokrasi. Tetapi dari rakyat; aspirasinya didengarkan, terlindungi semuanya, oleh rakyat; dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan dan pengelolaan hidup bersama, dan semuanya itu bermuara pada rakyat,” jelas Alissa.
Baca Juga: 4 Rekomendasi Obat Atasi Mual dan Muntah, Tersedia di Apotek
