Saat ini Partai Demokrat sudah memutuskan untuk angkat kaki dari Koalisi Perubahan setelah ketua umumnya Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) batal dijadikan bacawapres Anies Baswedan.
Pihak Partai Demokrat bersikeras bahwa Anies sudah "melamar" AHY menjadi bacawapres. Bahkan Partai Demokrat kemudian membocorkan surat yang ditulis tangan oleh Anies untuk AHY.
Namun belakangan ini beredar kabar bahwa Partai Demokrat sudah menyalahi kesepakatan dengan Partai NasDem sejak awal. Yang mengangkatnya adalah jurnalis Uni Lubis di kanal YouTube Total Politik.
Dilihat di salah satu video YouTube Shorts-nya, Uni menceritakan pengakuan Ketua Umum Partai NasDem, Surya Paloh, saat menceritakan awal-awal bergabungnya Partai Demokrat dengan koalisinya.
Padahal diketahui pula Paloh mempunyai sejarah yang kurang baik dengan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
"Pernah kami tanya waktu ketemu sama Pemred, kenapa kok bisa langsung klik sama (Partai Demokrat) knowing bahwa sebelumnya ada (masalah), tidak 100% hubungannya itu smooth, karena ada background-background. Kenapa kok bisa langsung klik sama (SBY), koalisi sama Demokrat?" tutur Uni, dikutip pada Kamis (21/9/2023).
"Pak SP itu mengatakan, 'Ya karena Demokrat datang ke saya tidak dengan persyaratan bahwa AHY harus jadi cawapres'," sambungnya.
Lantaran tidak adanya syarat dan mahar itulah yang membuat Partai NasDem kemudian menerima Partai Demokrat untuk bergabung dengan Koalisi Perubahan.
Dalam kesempatan berbeda, Anies juga tak menampik bahwa Partai Demokrat memang tidak memaksa untuk menjadikan AHY cawapresnya. Namun perkara cawapres inilah yang sepertinya menjadi alasan Partai NasDem dan Partai Demokrat deadlock.
Baca Juga: Diincar Jadi Cawapres, Khofifah Indar Parawansa Ngaku Tinggal Tunggu Restu dari Sosok Ini: Hampir...
"Opsinya waktu itu tinggal Mas AHY. NasDem waktu itu menyampaikan, 'Kami tidak keberatan, tapi deklarasinya nanti di ujung'. Demokrat (menjawab), 'Kalau tidak ada opsi yang lain, kenapa tidak dideklarasikan sekarang?'" ujar Anies di kanal YouTube Liputan6.
"Jadi bisa dibilang kalau Demokrat mengatakan tidak memaksakan AHY memang benar, tapi kalau harus dideklarasikan ya harus AHY karena nggak ada yang lain. Inilah perbedaan yang tidak ketemu," lanjutnya.
