Polemik SDN Pondok Cina 1, Kota Depok, Jawa Barat, hingga saat ini masih terus berlangsung. Pasalnya, ada dugaan Pemkot Depok telantarkan siswa.
Bahkan, kekinian, mendapatkan sorotan dari mantan kuasa hukum Bharada E, Deolipa Yumara. Dia diketahui ditunjuk oleh orang tua siswa SDN Pondok Cina 1, untuk melaporkan hal itu kepada pihak kepolisian.
Deolipa menyatakan, peristiwa di SDN Pondok Cina 1 suatu pelajaran penting bagi semua untuk tidak gegabah terhadap anak-anak.
Oleh karena itu, pihaknya baik sebagai pribadi atau pun kuasa hukum dari wali murid anak-anak SDN Pondok Cina 1, akan mengadukan dugaan pelanggaran tindak pidana penelantaran anak.
"Kita sudah siapkan segala sesuatunya, mudah-mudahan ini diterima sebagai laporan pengaduan,” kata Deolipa kepada wartawan.
Dirinya akan melaporkan sejumlah pihak yang diduga melakukan tindakan pelanggaran tersebut.
Dia menyebut antara lain Wali Kota Depok, Mohammad Idris, Kepala Dinas Pendidikan Kota Depok, Wijayanto, Satpol PP Kota Depok.
“Nah saksi juga bisa pak Gubernur jadi saksi. Gubernur Jawa Barat kan Ridwan Kamil. Supaya ini terang benderang. Jangan kacau disini aja gini,” ujarnya.
Laporan tersebut dibuat agar nantinya tidak ada lagi kejadian serupa di Depok atau di kota lainnya.
“Supaya nanti pembelajaran ke depan, setiap pemerintahan daerah atau pusat, menjaga kehati hatian dalam memerintah. karena merintah ini bukan memerintah penuh, tapi pemerintah mewakili warganya,” tambahnya.
Dugaan pelanggaran yang akan dilaporkan adalah Pasal 76 A UU Perlindungan Anak. Didalamnya disebutkan bahwa anak tidak boleh mendapat perlakuan diskriminatif, dan anak harus jauh dari kondisi psikis tertekan.
Selain itu, jangan sampai terganggu fungsi sosialnya seperri pendidikan, sekolah, bermain, dan kesehatan mentalnya.
“Itu ada di pasal 76A uu perlindungan anak. UU Nomor 35 tahun 2014 disitu juga ada pasal pidananya, dimana hukumannya lima tahun. Nah itu kita kerjakan nanti sebagai bentuk laporan ke polisi,” pungkasnya.
TERPOPULER
