Tiga Presiden Dapat Rumah Pemberian Negara, Gus Dur dan Soeharto Memilih Terima Mentahan

Untuk rumah pemberian negara kepada Megawati Soekarnoputri sendiri terletak di Jalan Teuku Umar Nomor 27 dan 29, Menteng, Jakarta Pusat. Sebelum diberikan negara, rumah yang berada di Jalan Teuku Umar merupakan rumah dinas Megawati ketika menjabat sebagai presiden. Pemberian rumah oleh negara kepada Megawati itu saat era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

Kemudian, Presiden Keenam RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menerima rumah dari negara yang terletak di Jalan Mega Kuningan Timur VII, Jakarta Selatan. 

Rumah yang terletak di daerah elite Jakarta ini seluas sekitar 1.500 meter persegi. Rumah SBY tersebut dilengkapi fasilitas mewah. Salah satunya adalah lift yang digunakan untuk naik turun lantai. Ditaksir harga rumah SBY di Kuningan senilai sekitar Rp300 miliar.

Gus Dur Menolak

Sedangkan, presiden yang menolak pemberian rumah hanya dilakukan oleh Presiden Keempat RI Abdurrahman Wahid alias Gus Dur. Keputusan Presiden terkait pemberian rumah dari negara kepada Gus Dur dikeluarkan ketika era Presiden Megawati.

Penolakan Gus Dur tersebut mengikuti mantan Presiden Soeharto yang juga meminta hal serupa. Soeharto saat mendapatkan uang Rp 26,6 miliar sebagai pengganti harga tanah dan biaya pembangunan rumah Puri Jati Ayu di kawasan sekitar Taman Mini Indonesia Indah (TMII) pada 1970-an.

Ketentuan dalam pemberian rumah kepada presiden juga diturunkan dalam Keputusan Presiden (Keppres). Tercatat ada dua keppres yang menjadi aturan turunannya, yakni Keppres Nomor 81 Tahun 2004 tentang Pengadaan Rumah bagi Mantan Presiden dan/atau Mantan Wakil Presiden Republik Indonesia yang ditandatangani Presiden Megawati Soekarnoputri pada 27 Desember 2004.

Pada Keppres tersebut dirinci nilai maksimal rumah yang diberikan kepada presiden. Hal tersebut tertuang dalam Pasal 2 Keppres Nomor 81 Tahun 2004 yang menuliskan nilai rumah paling tinggi seharga Rp20 miliar.

"Nilai pengadaan rumah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, setinggi-tingginya Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah)."

Namun aturan tersebut kemudian beruaba pada era pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 52 Tahun 2014, yang ditekennya pada 2 Juni 2014.

Berbeda dengan Keppres Nomor 81 Tahun 2004, pada Perpres yang ditekan SBY tidak menyebut angka maksimal secara eksplisit. Dalam pasal 4 Perpres Nomor 52 Tahun 2014. Dalam ayat satu aturan tersebut hanya tertulis anggaran pengadaan rumah bagi mantan presiden dan wakil presiden dibebankan kepada negara.

"Anggaran untuk pengadaan rumah bagi Mantan Presiden dan/atau Mantan Wakil Presiden dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara c.q. Bagian Anggaran Kementerian Sekretariat Negara paling lambat pada satu Tahun Anggaran sebelum Presiden dan/atau Wakil Presiden tersebut berhenti dari jabatannya."

Kemudian juga ditulis penghitungannya dilakukan merujuk pada pengalian luas tanah dengan nilai tanah, seperti tercantum pada Pasal 4 ayat 2.

"Perhitungan penganggaran untuk pengadaan rumah kediaman bagi Mantan Presiden dan/atau Mantan Wakil Presiden sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan

dengan cara: a) Perhitungan pengadaan tanah dilakukan dengan mengalikan luas tanah dengan nilai tanah pada saat penganggaran sesuai kriteria lokasi; dan b. Perhitungan pengadaan bangunan dilakukan dengan mengalikan luas bangunan dengan harga per meter persegi pembangunan rumah dengan kualitas baik."

Sedangkan untuk penghitungan tersebut kemudian diserahkan kepada Kemenkeu dan diatur dalam Permenkeu.

"Perhitungan nilai, kriteria, luas tanah, dan luas bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri Keuangan," tulis aturan tersebut.