Tren Penegakan Hukum Membaik, Tingkat Kepuasan Publik Terhadap Kinerja Jokowi Stabil

Tingkat kepuasan publik terhadap kinerja Presiden Joko Widodo (Jokowi) mencapai angka 76 persen. Hal ini berdasar Lembaga Survei Indonesia (LSI).

"Yang pada Februari ini, dibandingkan sebulan lalu itu angkanya di 75,9 persen, dan itu kalau dibandingkan dengan Januari tidak mengalami perubahan yang berarti, artinya stabil saja, tetap di angka yang lumayan baik di angka 76 persen," kata Direktur Eksekutif LSI Djayadi Hanan, Rabu (1/3/2023).

Menurut Djayadi, tingkat kepuasan publik terhadap Jokowi cenderung merata di semua tingkatan demografi, baik dari segi gender, etnis, pendidikan, pekerjaan dan pendapatan.

"Kemudian dari segi Wilayah, tingkat kepuasannya cenderung merata baik dari desa maupun, sedangkan dari segi wilayah dalam arti geografi, itu umumnya yang menyatakan puas terhadap kinerja presiden umumnya di atas 70 persen," kata dia.

Dia menjelaskan ada beberapa alasan yang melatari tingginya tingkat kepuasan publik terhadap kinerja Jokowi. 

Pertama, evaluasi masyarakat terhadap hukum yang terus membaik.

"Tren kondisi penegakan hukum nasional terus mengalami perbaikan. Kini angkanya mencapai 35 persen, setelah sebelumnya 32,6 persen pada Januari 2023," kata Djayadi.

Selain kondisi penegakan hukum yang terus membaik, lanjut Djayadi, tingginya tingkat kepuasan publik terhadap kinerja Jokowi juga dilatarbelakangi kondisi ekonomi.

Menurutnya sebanyak 24,6 persen menilai kondisi perekonomian nasional dalam kondisi baik.

"Evaluasi masyarakat terhadap hukum yang terus membaik, juga ekonomi, memberikan sumbangan atas tingginya kepuasan publik terhadap kinerja Presiden Jokowi," kata Djayadi.

LSI melakukan jajak pendapat terhadap 1.228 responden melalui sambungan telepon. Survei dilakukan pada 10-17 Februari 2023, dengan tingkat kepercayaan mencapai 95 persen.