Namun demikian, dia mengakui sistem pemilihan proporsional tertutup juga memiliki kelemahan, yakni terkait adanya keputusan elitis di mana hanya pimpinan partai yang menjadi penentu.
"Soal ini, ya partai harus bertanggung jawab kenapa menempatkan kader-kadernya di peringkat satu, dua, dan tiga. Itu harus diumumkan ke publik sebagai akuntabilitas dan memastikan demokratisasi di internal partai berjalan baik," jelasnya.
Terkait proses uji materi di Mahkamah Konstitusi (MK), Hasto mengaku pihaknya yakin pada akhirnya MK akan mengambil keputusan tepat. Dia percaya dalam mengambil keputusan MK bersikap independen, merdeka, dan tak masuk dalam kepentingan praktis.
Dia berharap para hakim MK memiliki jiwa dan sikap kenegarawanan agar mengambil keputusan terbaik, mengingat peserta pemilu berdasarkan UUD Negara RI Tahun 1945 adalah partai politik, bukan perorangan.
"Jalur orang per orang itu sudah dibuka melalui jalur DPD, yang seharusnya ke sana. Kalau jalur partai itu jalur kolektif, sehingga partai akan kokoh pada ideologi, platform, sesuai jati dirinya berpartai," ujar Hasto Kristiyanto.
