Anies Baswedan tak menyebutkan nama Menko yang ia tuduh ingin ubah konstitusi. Saat jadi bintang tamu di Kanal Youtube Metro TV di Acara Double Check Kick Andy, Anies sempat ditanya siapa Menko yang ia tuduh.
"Tapi belakangan, saya lihat Anda terlihat emosional, menyatakan soal indikasi penjegalan itu. Kemudian Anda, beberapa waktu lalu ada Menko yang sedang berupaya mengubah konstitusi. Pertanyaan orang, Anda menuduh siapa ini? Apa yang dilakukan Menko itu untuk ubah konstitusi?" tanya Andy F Noya.
Anies Baswedan dalam menjawab pertanyaan dari Andy F Noya itu tak menyebut secara gamblang nama Menko yang ia tuduh ingin ubah konstitusi.
Dalam penjelasannya, Anies menekankan soal tanggung jawab penyelenggara negara untuk taat pada konstitusi.
"Penyelenggara negara itu disumpah untuk melaksanakan konstitusi. Seluruh peraturan harus ditaati. Di dalam sebuah demokrasi yang sudah kita lewati reformasi, diberikan kesempatan untuk kegiatan publik, kegiatan politik itu diatur dengan keterbukaan, dengan prinsip-prinsip good governance," jelas Anies.
"Salah satu amanat Reformasi yang paling mendasar, dan itu tujuan pertama reformasi, adalah periode presiden 5 tahun, dan dipilih satu kali,"
"Jadi ketika ada, seorang penyelenggara negara yang disumpah melaksanakan konstitusi, malah berpikir mengubah masa jabatan presiden atau mengubah periode. Ini implikasi pada konstitusi," tambah Anies.
Hingga akhir penjelasannya, Anies Baswedan tak sebutkan nama Menko yang ia tuduh ingin ubah konstitusi.
Andy F Noya kemudian menyebut bahwa Menko Polhukam Mahfud MD membantah rumor bahwa tidak ada keinginan berubahnya konstitusi lewat masa jabatan presiden.
"Gak ada keinginan ubah masa jabatan presiden, gak ada keinginan menunda pemilu. Jadi ini dianggap wacana yang gak usah dianggap serius. Tapi mengapa Anda menganggapnya serius sekali" kata Andy F Noya.
"Ya Alhamdulillah kalau itu gak serius. Saya senang mendengarnya," jawab Anies.
Sebelumnya, Wakil Ketua Umum Partai Golkar Melchias Markus Mekeng menilai Anies Baswedan berlebihan lantaran mengucapkan ada seorang menteri koordinator yang ingin mengubah konstitusi.
Mekeng mengatakan pengubahan konstitusi berada di ranah legislatif. Sejauh ini, kata dia, tidak ada usulan untuk mengubah konstitusi, termasuk mengubah hal-hal berkaitan dengan Pemilu.
"Pemerintah enggak pernah ada usulan, DPR enggak pernah ada usulan. Usulan DPR juga harus dibahas di masing-masing fraksi baru bisa satu keputusan di rapur. Jadi kalau menurut saya Anies terlalu berlebihan, terlalu cemas terhadap ini, enggak ada itu," kata Mekeng kepada wartawan, Jumat (17/3/2023).
Tuduhan Anies Baswedan bahwa ada seorang Menko yang ingin ubah konstitusi disampaikan saat berpidato dalam acara Silaturahmi dan Dialog Kebangsaan Lintas Tokoh Kahmi Untuk Indonesia Maju.
TERPOPULER
