Suara.com - Jakarta - Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) mengakui manajemen kontroling dan pengawasan di Indonesia memang lemah. Padahal kontrol lapangan penting untuk mengetahui barang yang akan dibeli.
Pernyataan ini menanggapi kisruh pengadaan bus transjakarta dan Bus Kota Terintegrasi Busway (BKTB) yang baru diluncurkan namun beberapa komponennya rusak.
"Dicek. Dikontrol. Diawasi. Kelemahan kita itu ada di manajemen kontroling dan pengawasan," kata Jokowi di Balai Kota, Jakarta, Selasa (12/2/2014).
Dalam proses pengadaan bus, Jokowi menegaskan, sebagai Gubernur dirinya tidak memiliki otoritas untuk menentukan barang yang akan dibeli. Sebab, proses pengadaannya melewati jalur lelang.
"Kita tidak bisa menentukan, saya enggak mau produk negara A, kan enggak bisa. Ini kan proses lelang," ujarnya.
Dia juga membantah jika disebut terburu-buru dalam proses pengadaan bus tersebut. Alasannya, prosedur dan pihak pemborong telah menyanggupi perjanjian tersebut.
"Mau pakai e-katalog, mau pakai tender yang penting barang itu dicek sesuai speksifikasinya. Memang problemnya, tahun kemarin pesennya banyak. Dan dalam negeri nggak sanggup mengerjakan itu. (Kalau) buru-buru kan jangan dipakai untuk alasan. Buru-buru kok nyanggupin, nyanggupin menyelesaikan pemborongnya. Kalau berani ya, ya berani sesuai speknya," ujarnya.
TERPOPULER
