Suara.com - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Abraham Samad meminta seluruh kepala daerah menyontoh Provinsi DKI Jakarta di era kepemimpinan Gubernur Joko Widodo (Jokowi) dalam hal pengendalian gratifikasi di lingkungan pemerintahan.
"DKI kita jadikan contoh. Belum ada (provinsi) yang lain, cuma ada di kementerian-kementerian saja," kata Abraham ketika menghadiri acara penandatanganan komitmen dan sosialisasi program pengendalian gratifikasi di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Selasa (4/3/2014).
Menurut Abraham Samad, Jokowi memiliki keseriusan untuk mengendalikan gratifikasi.
Abraham Samad menyontohkan tindakan Jokowi setelah menerima hadiah gitar bas dari personil Metallica beberapa waktu yang lalu. Waktu itu, Jokowi langsung melaporkan gitar kepada KPK.
Abraham memuji Jokowi yang menurutnya transparan tentang gratifikasi. Lalu, ia menyindir pemerintahan sebelum Jokowi yang dinilai kurang transparan soal itu.
"Laporan ini baru terjadi di masa Pak Jokowi, selama setahun. Di masa lalu kita enggak tahu. Kita juga gak tahu kenapa hal itu bisa terjadi," kata Abraham.
Penandatanganan komitmen dan sosialisasi program pengendalian gratifikasi di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bertujuan untuk mengajak seluruh pegawai tidak menawarkan dan meminta gratifikasi; bertanggungjawab, dan mengupayakan pencegahan dengan cara perbaikan sistem.
Sedangkan untuk pemerintah provinsi sendiri, harus menerapkan fungsi pengendalian gratifikasi, mempersiapkan anggaran pengendalian gratifikasi, menyediakan sumber daya manusia untuk pelaksanaan penerapan pengendalian gratifikasi, dan menjaga data pelapor gratifikasi.
