Jokowi Ingin Tahu Anggota Partai yang Manfaatkan Duit KJP

Siswanto

Senin, 07 April 2014 | 14:11 WIB
Jokowi Ingin Tahu Anggota Partai yang Manfaatkan Duit KJP
Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo di depan rumah dinasnya. (Antara/Dhoni Setiawan)

Suara.com - Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) ingin tahu anggota partai yang memanfaatkan program Kartu Jakarta Pintar (KJP) untuk kepentingan pribadi, misalnya menyodorkan anak mereka untuk memperoleh bantuan, padahal seharusnya tak berhak mendapatkannya.

"Partainya apa? Dicari saja partai apa. Itu lagi, ini kebijakannya KJP kita, iya kan, ada yang menggunakan seperti itu, kamu (wartawan) ngejar-ngejar yang menggunakan itu, jangan ke saya," kata Jokowi di Balai Kota, Jakarta, Senin (7/4/2014).

Sesungguhnya, Jokowi tak memasalahkan siapapun mengusulkan nama siswa untuk mendapat dana KJP, asalkan tetap sesuai dengan kriteria penerima sebagaimana yang diatur pemerintah.

"Urusan teknis seperti itu masa semuanya suruh ke saya. Tugas gubernur masa disuruh urusi yang kecil-kecil seperti itu. Tanya saja sama partainya," kata dia.

Jokowi menambahkan salah besar bila anggota partai kemudian memaksakan kehendak. Misalnya, anak yang tidak berhak menerima, tapi dipaksakan untuk bisa mendapatkannya.

"Lho sebenarnya kamu itu boleh mengusulkan siapa yang perlu KJP kamu usulin. Kalau masuk kriteria bisa saja dapat, kalau enggak masuk dan kamu maksa-maksa itu yang nggak benar. Kamu harus ngerti," kata Jokowi.

Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) akan memburu anggota partai yang memanfaatkan KJP untuk kepentingan pribadi.

“Tadi sudah dibahas. Kami pasti buru nanti,” ujar Ahok di Balai Kota Jakarta.

Kemudian Ahok meminta kepada para kepala sekolah agar mengumumkan anak-anak penerima dana KJP.

Ahok juga meminta komite sekolah mengawasi proses penyaluran duit KJP di sekolah masing-masing.

“Kita libatkan komite juga. Komite harus putusin. Ini anak dapet enggak gitu, lho,” kata dia.

Latar belakang Ahok menyatakan hal itu, antara lain setelah kasus di SMA 76 Jakarta terkuak. Kuota siswa penerima KJP di SMA itu ‘disikat’ anggota sejumlah partai.

Ada salah satu partai yang selalu kampanye antikorupsi justru yang paling banyak menyodorkan nama siswa yang sesungguhnya tak berhak menerima KJP.

Cari Tahu

Kumpulan Kuis Menarik

KUIS: Seberapa Kenal Kamu dengan MPR RI?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Tipe Work-Life Balance Mana yang Paling Kamu Banget?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Siapa Kamu di Kru Bajak Laut Topi Jerami?
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Ujian Kepekaan: Apakah Anda Individu yang Empati atau Justru Cuek?
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi TKA SD: 15 Soal Matematika Kelas 6 Materi Bilangan
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi TKA: 30 Soal Matematika SMP 2026, Lengkap Kunci Jawaban dan Pembahasan
Ikuti Kuisnya ➔
15 Soal Simulasi TWK Paskibraka 2026
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi: 25 Soal UTBK SNBT 2026 dan Kunci Jawabannya
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Kepribadian Kamu Mirip Kue Lebaran Apa, Sih?
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Love Language 2026: Kenali Bahasa Cintamu agar Hubungan Makin Klik dan Minim Drama!
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: THR Kamu Cocok Buat Beli HP Apa? Cek Rekomendasinya
Ikuti Kuisnya ➔

Terkait

Ahok Buru Anggota Partai yang 'Sikat' Duit KJP untuk Anak Mereka

Ahok Buru Anggota Partai yang 'Sikat' Duit KJP untuk Anak Mereka

News | Senin, 07 April 2014 | 13:52 WIB

4 Langkah Disdik DKI Jakarta Untuk Awasi Program KJP

4 Langkah Disdik DKI Jakarta Untuk Awasi Program KJP

News | Kamis, 03 April 2014 | 00:45 WIB

Jokowi Tindaklanjuti Temuan ICW Soal Dugaan Penyimpangan Dana KJP

Jokowi Tindaklanjuti Temuan ICW Soal Dugaan Penyimpangan Dana KJP

News | Rabu, 02 April 2014 | 23:11 WIB

Program KJP Andalan Jokowi, Tak Tepat Sasaran

Program KJP Andalan Jokowi, Tak Tepat Sasaran

News | Selasa, 01 April 2014 | 12:39 WIB

Terkini

Wapres AS Bocorkan Isi Perjanjian Damai, Iran Bakal Cuan Banyak

Wapres AS Bocorkan Isi Perjanjian Damai, Iran Bakal Cuan Banyak

News | Selasa, 16 Juni 2026 | 11:26 WIB

Mendagri dan Menteri PKP Bakal Revisi Definisi MBR Serta Menghapus Hambatan Domisili

Mendagri dan Menteri PKP Bakal Revisi Definisi MBR Serta Menghapus Hambatan Domisili

News | Selasa, 16 Juni 2026 | 11:24 WIB

Konsentrasi Karbon Dioksida di Atmosfer embali Cetak Rekor: Apa Artinya bagi Indonesia?

Konsentrasi Karbon Dioksida di Atmosfer embali Cetak Rekor: Apa Artinya bagi Indonesia?

News | Selasa, 16 Juni 2026 | 11:15 WIB

Kasus Suap Impor Bea Cukai Masuk Tahap Penuntutan, Tiga Pejabat Segera Disidang

Kasus Suap Impor Bea Cukai Masuk Tahap Penuntutan, Tiga Pejabat Segera Disidang

News | Selasa, 16 Juni 2026 | 11:13 WIB

Iran dan AS Sepakat Damai, Komisi I DPR RI: Israel Jangan Jadi Provokator!

Iran dan AS Sepakat Damai, Komisi I DPR RI: Israel Jangan Jadi Provokator!

News | Selasa, 16 Juni 2026 | 11:00 WIB

PDIP Bongkar Taktik PSI: Bajak Kader demi Besar Instan, Urusan Jokowi Selesai!

PDIP Bongkar Taktik PSI: Bajak Kader demi Besar Instan, Urusan Jokowi Selesai!

News | Selasa, 16 Juni 2026 | 10:48 WIB

Selat Hormuz Dibuka Jumat, Pengusaha Kapal Masih Takut Kena Rudal Iran

Selat Hormuz Dibuka Jumat, Pengusaha Kapal Masih Takut Kena Rudal Iran

News | Selasa, 16 Juni 2026 | 10:45 WIB

Alasan Tamu Negara Selalu Diajak Berkeliling Istiqlal dan Katedral

Alasan Tamu Negara Selalu Diajak Berkeliling Istiqlal dan Katedral

News | Selasa, 16 Juni 2026 | 10:29 WIB

Donald Trump Kemungkinan Rilis Isi Perjanjian Perdamaian AS - Iran Akhir Pekan Ini

Donald Trump Kemungkinan Rilis Isi Perjanjian Perdamaian AS - Iran Akhir Pekan Ini

News | Selasa, 16 Juni 2026 | 10:28 WIB

Bos Maktour Fuad Hasan Mangkir Lagi di Kasus Haji, KPK: Mana Bukti Medis Kalau Sedang Sakit?

Bos Maktour Fuad Hasan Mangkir Lagi di Kasus Haji, KPK: Mana Bukti Medis Kalau Sedang Sakit?

News | Selasa, 16 Juni 2026 | 10:20 WIB