Suara.com - Setelah berhasil menyelesaikan rekapitulasi nasional hasil Pemilihan Legislatif (Pileg) 2014 pada Jumat (9/5/2014) tengah malam pukul 23.30 WIB, Komisi Pemilihan Umum (KPU) kini bersiap-siap menerima pendaftaran calon Presiden dan Wakil Presiden untuk Pemilu Presiden (Pilpres) Tahun 2014.
Komisioner KPU RI Ferry Kurnia Rizkiyansyah menjelaskan, pendaftaran calon Presiden dan Wakil Presiden untuk Pemilu Presiden Tahun 2014 dibuka tanggal 18 Mei sampai 20 Mei 2014.
Adapun partai politik atau gabungan partai politik yang dapat mengajukan pasangan calon adalah partai politik yang memperoleh kursi di DPR paling sedikit 20 persen atau memperoleh suara sah paling sedikit 25 persen dari jumlah suara sah nasional dalam Pemilu Anggota DPR.
"Kalau berdasarkan jumlah kursi berarti hitungannya 20 persen dari 560 kursi DPR atau 112 kursi. Artinya partai politik atau gabungan partai politik yang memiliki 112 kursi di DPR dapat mengajukan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden," kata Ferry Kurnia Rizkiyansyah di kantor KPU, Jakarta, Jumat (9/5/2014), seperti dilansir laman Setkab.go.id.
Selain berdasarkan jumlah kursi, pengajuan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden juga dapat dilakukan berdasarkan perolehan suara sah nasional dalam Pemilu Anggota DPR, yaitu paling sedikit 25 persen dari jumlah suara sah nasional dalam Pemilu Anggota DPR.
Ferry menjelaskan, pengajuan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden dapat dilakukan oleh satu partai politik, gabungan dua atau lebih partai politik. Ia menyebutkan, bakal pasangan calon yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik, tidak dapat dicalonkan lagi oleh partai politik atau gabungan partai politik lain.
“Kesepakatan pengajuan pasangan calon antar partai politik atau gabungan partai politik wajib ditandatangani Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal partai politik masing-masing. Kesepakatan itu dituangkan secara tertulis,” lanjut Ferry.
Untuk menghindari adanya polemik dalam kepengurusan parpol, KPU mewajibkan adanya surat keputusan Menteri Hukum dan HAM tentang pengesahan kepengurusan tingkat pusat partai politik.
