Infografis
Suara.com - Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar belum mengambil sikap dan menentukan sanksi yang bakal diambil menyusul sejumlah kader mudanya yang mendukung pasangan Joko Widodo (Jokowi)- Jusuf Kalla (JK) dalam Pilpres 2014.
Wakil Sekjen DPP Partai Golkar Tantowi Yahya kepada Suara.com mengungkapkan kalau hal tersebut baru akan dibahas di Bidang Organisasi Kaderisasi dan Keanggotaan Golkar.
“Pastilah kita sebagai partai besar ada peraturan organisasi dan AD ART sebagai konstitusi partai. Tapi sikap apa yang akan diambil dengan adanya kader yang tidak sejalan dengan keputusan Ketum belum diambil,” terang Tantowi yang dihubungi melalui telepon, Selasa (20/5/2014).
Dia mengaku kalau informasi adanya kader yang melawan keputusan ketum sudah diketahui DPP, namun belum bisa mengidentifikasi siapa saja yang ikut berkongsi menolak garis partai.
Tantowi juga menyatakan tidak mengetahui apakah ada kader politisi senior Golkar yang iktu mendukung dan bergabung bersama kader muda golkar itu.
Sementara itu, Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Partai Golkar Indra J Piliang menjadi salah satu tokoh kader muda yang melawab keputusan Ketum Golkar itu.
Dia menilai keputusan Ketum Aburizal Bakrie yang mendukung pasangan capres-cawapres Prabowo-Hatta Rajasa telah melanggar mandat yang diberikan dalam Rapat Pimpinan Nasional Golkar.
Selain Indra Piliang juga terdapat Poempida Hidayatullah yang menjadi Jubir JK. Dia bahkan mengancam aka nada Munaslub Golkar jika dirinya dipecat.
"Jika kemudian terjadi kebijakan pemecatan ini, maka saya melihat potensi terjadinya gejolak yang akan mengarah kepada Musyawarah Nasional Luar Biasa Partai Golkar," kata Poempida.
