- Menteri HAM Natalius Pigai menyatakan terpilihnya Indonesia sebagai Presiden Dewan HAM PBB adalah prestasi besar Kementerian HAM.
- Pigai mengklaim capaian ini prestisius karena Indonesia belum pernah memimpin lembaga multilateral dunia sepanjang 80 tahun merdeka.
- Posisi kepemimpinan Indonesia di Dewan HAM PBB tersebut berada satu tingkat di bawah Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa.
Suara.com - Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai mengklaim terpilihnya Indonesia sebagai Presiden Dewan Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa (Dewan HAM PBB) sebagai prestasi besar Kementerian HAM.
Pigai mengaku bangga Kementerian HAM mampu mencatatkan prestasi internasional yang dinilainya prestisius, meski kementerian tersebut baru dibuat saat pemerintahan Prabowo-Gibran.
“Saya sendiri bangga Kemenham bisa menghadirkan prestasi yang prestisius di tengah-tengah kementerian yang baru,” kata Pigai saat rapat dengar pendapat bersama Komisi XIII DPR RI di Gedung Parlemen, Jakarta, Rabu (2/2/2026).
Pigai menilai capaian Indonesia di Dewan HAM PBB sulit ditandingi dalam waktu dekat. Ia menyebut, jika ada pihak yang ingin menyaingi prestasi tersebut, maka perlu menunggu puluhan tahun ke depan.
“Kalau ada yang mau menyaingi ya nanti kita lihat 50 tahun lagi, apakah kita akan jadi Sekjen PBB. Karena hari ini yang kita raih adalah di bawah nomor dua, di bawah Sekjen PBB,” ucapnya.
Terlebih sepanjang 80 tahun Indonesia merdeka, dikatakan Pigai, belum pernah ada presiden RI yang memimpin lembaga multilateral dunia seperti yang terjadi saat ini.
“80 tahun RI merdeka, begitu banyak presiden, baru Prabowo Subianto presiden RI pertama kali memimpin lembaga multilateral dunia, yaitu Presiden Dewan HAM PBB,” kata Pigai di hadapan anggota Komisi XIII DPR.
Capaian itu disebut sebagai rekor baru bagi Indonesia di panggung internasional. Ia menegaskan, sebelumnya Indonesia bahkan belum pernah memimpin kawasan Asia Pasifik, apalagi lembaga di bawah naungan PBB.
“Baru pertama pecah rekor memimpin dunia. Asia Pasifik saja tidak pernah kita pimpin, ini baru pertama, lembaga PBB lagi,” ujarnya.
Baca Juga: Pimpin Dewan HAM PBB, Indonesia Dorong Dialog Lintas Kawasan dan Konsistensi Kebijakan
Pigai menekankan, pencapaian tersebut tidak lepas dari kerja keras Kementerian HAM serta dukungan Komisi XIII DPR RI. Ia menyebut posisi tersebut berada satu tingkat di bawah Sekretaris Jenderal PBB.
“Kami kerja keras dari Kemenham dan didukung juga oleh Komisi XIII DPR RI. Saya kira itu satu prestasi,” katanya.
