Pemerintahan Baru Palestina Terbentuk, Israel Akan Tambah Ribuan Rumah

Suara.com - Pemerintah Israel pada Kamis (5/6) waktu setempat, mengumumkan bahwa mereka berencana membangun sekitar 3.000 rumah baru, sebagai bagian dari respons terhadap terbentuknya pemerintahan baru Palestina. Untuk diketahui, pemerintahan terbaru Palestina ini melibatkan dukungan Hamas, kelompok utama penentang eksistensi Israel.

Menurut Menteri Perumahan Israel, Uri Ariel, pihaknya telah mengirimkan pemberitahuan tender untuk membangun sebanyak 1.500 unit rumah. Sementara, pejabat Israel lain sebelumnya menyebutkan, Perdana Menteri (PM) Benjamin Netanyahu juga sudah memerintahkan rencana pembangunan 1.500 rumah berikutnya.

"Ketika Israel dipermalukan, maka harus ada yang dilakukan untuk itu," ungkap Ariel kepada Radio Israel, sambil menegaskan bahwa tender pembangunan sengaja dibuka sebagai respons terhadap apa yang ia sebut "pemerintahan teroris" Palestina.

Ketika ditanya pihak mana menurutnya yang telah menghina Israel dalam hal ini, Ariel yang merupakan salah satu sosok garis kanan di kabinet Netanyahu, mengarahkan telunjuk tegas. "Ya, tetangga kami. Dan pada level tertentu, juga dunia," katanya.

Sebelumnya, Netanyahu sempat mengungkapkan "kekecewaan mendalam" atas keputusan Amerika Serikat (AS) yang adalah sekutu utama Israel, untuk berdialog dengan pemerintahan baru Palestina meski Israel tidak setuju.

Di pihak lain, menanggapi perkembangan tersebut, seorang juru bicara Presiden Palestina, Mahmoud Abbas, menyatakan bahwa mereka pun akan merespons balik. Pemerintahan baru Palestina yang bersatu saat ini memang diupayakan oleh Abbas lewat rekonsiliasi dengan kelompok Hamas.

"Pemimpin Palestina akan merespons aktivitas pembangunan perumahan baru ini melalui langkah-langkah tertentu," ungkap sang juru bicara, tanpa menjelaskan lebih jauh.

Ariel sendiri tidak menyebutkan lokasi perumahan yang kini disiapkan. Namun, menurut media setempat, perumahan itu akan dibangun di tujuh kawasan di Tepi Barat, sebagian di antaranya pada lokasi pengembangan Yerusalem yang dikuasai Israel seusai Perang Timur Tengah tahun 1967.

Sebagaimana diketahui, sebagian besar negara dunia memandang perumahan-perumahan yang dibangun Israel di kawasan yang diduduki sejak 1967 itu sebagai sesuatu yang ilegal. Keberadaan dan perkembangan permukiman tersebut menjadi isu penting dalam dialog terkait kelanjutan negara Palestina merdeka, yang negosiasinya berhenti sejak April lalu.

Pada Senin (2/6) lalu, pemerintah AS mengatakan bahwa mereka siap bekerja sama dengan pemerintahan baru Palestina jika dibutuhkan. Namun AS juga menyebut akan memantau komitmen Palestina untuk terus bekerja sama dengan Israel. Terkait perkembangan ini, Ariel menyebut AS telah melanggar kesepakatan dengan negerinya, di mana AS sebelumnya disebut tidak akan berdialog dengan pemerintahan baru itu. (Reuters)