Suara.com - Para calon presiden dan calon wakil presiden yang melakukan debat untuk kali pertama, Senin (9/6/2014) dinilai belum memperlihatkan konsep seputar pembangunan demokrasi, pemerintahan bersih dan kepastian hukum.
Peneliti dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Siti Zuhro mengatakan, jawaban yang dilontarkan pasangan capres-cawapres masih normatif. Dia memberi contoh, kasus hak asasi manusia bukan hanya terkait orang dibunuh tetapi juga bagaimana partai politik mendukung penegakan hukum.
Siti menilai para capres-cawapres masih grogi sehingga tidak bisa memberikan jawaban yang konkrit terkait tema debat. Karena itu, Siti menilai kedua pasangan tersebut hanya meraih nilai 6.
“Saya belum bisa kasih nilai A apalagi A plus karena mereka belum bisa merangkai tiga tema utama debat yaitu pembangunan demokrasi, pemerintahan bersih dan kepastian hukum menjadi sebuah konsep. Kalau tiga tema itu akan dilakukan melalui reformasi birokrasi, caranya bagaimana, itu yang belum terlihat dari debat semalam,” kata Siti kepada suara.com melalui sambungan telepon, Selasa (10/6/2014).
Siti menambahkan, Indonesia mencari seorang pemimpin dan bukan manajer. Karena itu, diperlukan pemimpin yang mempunyai konsep serta visi ke depan.
Debat pertama capres-cawapres dengan tema pembangunan demokrasi, pemerintahan bersih dan kepastian hukum dimoderatori oleh Direktur Pusat Kajian Antikorupsi Universitas Gajah Mada, Zainal Arifin Mochtar. Itu merupakan debat pertama dari lima debat yang akan digelar oleh KPU kepada pasangan capres-cawapres.
Debat dilakukan agar publik bisa mendapatkan informasi langsung dari para capres-cawapres. Selain itu, debat juga menjadi ajang bagi publik untuk menilai kemampuan para capres-cawapres. Pasangan Prabowo-Hatta Rajasa menggunakan baju berwarna putih sedangkan Joko Widodo-Jusuf Kalla menggunaka jas warna hitam dalam debat pertama itu.
