Suara.com - Pernyataan dan pesta kemenangan yang disampaikan masing-masing pasangan capres dan cawapres, baik Prabowo Subianto-Hatta Rajasa maupun Joko Widodo-Jusuf Kalla, yang didasarkan pada hasil quick count mencerminkan bahwa kedua pihak kurang memiliki sensitifitas terkait kepentingan merawat demokrasi dan kerukunan warga.
Demikian dinyatakan Komisioner Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Manager Nasution, Kamis (10/7/2014).
Manager menambahkan pernyataan dan pesta kemenangan tersebut telah memobilisasi simpatisan, relawan, partai pendukung, organisasi pendukung, dan masyarakat. "Ini dapat memicu terjadinya konflik horisontal," kata Manager.
Indikasi konflik horisontal, katanya, terlihat dari hasil pantauan di lapangan. Di lapangan terjadi pengerahan massa untuk pesta kemenangan di jalan-jalan.
Sehubungan dengan situasi tersebut, Komnas HAM mendesak Presiden Susilo Bambang Yudhoyono melakukan komunikasi dengan kedua pasangan pasangan capres dan cawapres untuk meminta mereka tidak mengeluarkan pernyataan atau tindakan yang dapat memicu terjadi gejolak sosial di masyarakat.
Komnas HAM juga mendesak Presiden memastikan seluruh institusi yang berada di bawah kendali Presiden untuk bertindak netral dan menjaga situasi keamanan.
Kepada Polri, Komnas HAM mendesak untuk melakukan pengamanan secara profesional dan menjaga netralitas selama proses penyelenggaraan Pemilu Presiden 2014, termasuk antisipasi situasi negara dalam keadaan bahaya (state in emergency).
"Kepolisian juga harus menjaga situasi dan kondisi yang kondusif di masyarakat guna menghindari terjadinya konflik horisontal," kata Manager.
Seperti diketahui, setelah pemungutan suara 9 Juli 2014 ditutup, masing-masing kubu capres-cawapres saling klaim sebagai pemenang pilpres versi penghitungan cepat (quick count). Mereka juga saling mementahkan klaim kemenangan lawan sehingga suasana politik semakin panas.
